Banjir besar yang melanda Kabupaten Bireuen tidak hanya meninggalkan dampak alam, tetapi juga mencerminkan buruknya tata kelola dan transparansi distribusi bantuan. Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Bireuen, Murni M. Nasir, mengecam keras kegaduhan politik yang terjadi di tengah penanganan banjir. Alih-alih memastikan bantuan sampai ke korban, para pemangku kepentingan justru sibuk berdebat dan saling melempar pernyataan di ruang publik.

Murni menyatakan bahwa banjir di Bireuen kini bukan hanya soal alam, tetapi juga mencerminkan kegagalan manajemen bencana. Polemik penanganan banjir terus berulang, dengan dugaan penumpukan ratusan ton bantuan bencana di gudang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bireuen. Persoalan ini mencuat usai sejumlah Anggota DPRK Bireuen melakukan inspeksi mendadak ke gudang logistik dan menemukan bantuan masih menumpuk, meski status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi telah dicabut.

Polemik Penanganan Bantuan

• Bantuan Menumpuk: Ratusan ton bantuan bencana dinyatakan masih menumpuk di gudang BPBD Bireuen, meskipun status keadaan darurat telah dicabut.
• Klarifikasi vs. Distribusi: Pemerintah daerah dinilai lebih fokus pada klarifikasi dan pembelaan diri daripada mempercepat penyaluran bantuan.
• Adu Peran Elite: Elite politik dinilai menjadikan bencana sebagai ajang adu peran dan panggung pencitraan, bukan fokus pada penyaluran bantuan yang cepat dan tepat sasaran.

Desakan GeRAK Bireuen

• Hentikan Polemik: GeRAK Bireuen mendesak seluruh pihak untuk menghentikan polemik dan fokus pada pemenuhan hak-hak korban banjir.
• Evaluasi Tata Kelola: Diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola penanganan bencana, khususnya sistem distribusi logistik, agar kejadian serupa tidak terulang.
• Transparansi Distribusi: Penanganan yang jujur dan terbuka adalah kunci memulihkan kepercayaan publik dan memastikan bantuan benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.

Murni menegaskan bahwa bantuan bencana bukan milik institusi maupun pejabat, apalagi bahan konten politik. "Bantuan adalah hak korban. Kemanusiaan tidak butuh narasi, ia butuh tindakan," kata Murni. GeRAK Bireuen juga mengingatkan para buzzer dan pendukung politik agar tidak memperkeruh suasana, karena korban tidak butuh pembela figur, tetapi kerja nyata.