Pemulihan Aceh pasca Siklon Senyar25 memerlukan pendekatan inklusif dan partisipatif dalam Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P). Aktivis Raihal Fajri menekankan pentingnya melibatkan masyarakat korban dan organisasi sipil untuk menghindari kesalahan masa lalu.

R3P yang disusun secara tertutup berisiko gagal menjawab tantangan sosial dan ekologis. Kolaborasi multi-pihak diperlukan untuk pemulihan yang berkelanjutan dan adil.

Pentingnya Pendekatan Inklusif

• Keterlibatan Masyarakat Korban: Masyarakat korban, relawan, dan organisasi masyarakat sipil harus dilibatkan secara sistematis, bukan sekadar konsultasi simbolik.
• Pengetahuan Lokal: Pengetahuan lokal tentang sejarah banjir, longsor, dan dampak kebijakan masa lalu sangat penting untuk pemulihan yang efektif.
• Legitimasi Sosial: R3P yang disusun tanpa melibatkan masyarakat korban berisiko kehilangan legitimasi sosial dan memperlebar jarak antara negara dan warga.

Risiko Pendekatan Tertutup

• Dokumen Teknokratis: R3P yang disusun secara tertutup dapat menjadi dokumen teknokratis yang lemah dalam menjawab realitas sosial dan ekologis di lapangan.
• Reproduksi Kesalahan: Fokus perencanaan dapat bergeser pada pengamanan program dan proyek, bukan pada koreksi kebijakan yang menjadi akar persoalan.
• Konflik Sosial: Kebijakan sensitif seperti penataan ulang permukiman dan relokasi terkelola dapat memicu konflik sosial jika tidak melibatkan masyarakat korban.

Kolaborasi Multi-Pihak

• Platform Pemulihan: Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terdampak perlu berkolaborasi dengan akademisi, praktisi kebencanaan, dan organisasi masyarakat sipil.
• Analisis Utuh: Kolaborasi memungkinkan analisis yang lebih utuh, mulai dari pemulihan ekologi daerah aliran sungai hingga pemulihan mata pencaharian dan ekonomi lokal.
• Pengawasan Independenn: Keterlibatan pakar lingkungan, tata ruang, dan kebencanaan yang bebas dari kepentingan proyek penting untuk memastikan bahwa setiap program rehabilitasi dan rekonstruksi tidak kembali membuka ruang bagi kerusakan lingkungan dan risiko bencana di masa depan.

Transparansi dan Kepercayaan Publik

• Transparansi Data: Transparansi data dan keterbukaan proses menjadi syarat mutlak agar R3P memperoleh kepercayaan publik.
• Pembiayaan Campuran: Pemulihan Aceh membutuhkan pembiayaan campuran dari anggaran nasional dan daerah, filantropi, serta dukungan multilateral dan bilateral.
• Kontrak Sosial: R3P Aceh adalah kontrak sosial antara negara dan warga yang terdampak, yang legitimasi pemulihannya ditentukan oleh siapa yang dilibatkan dalam prosesnya.