Banjir bandang yang melanda Aceh pada akhir November lalu tidak hanya merenggut harta benda, tetapi juga menyisakan trauma dan penderitaan mendalam bagi masyarakat. Di tengah situasi ini, kehadiran negara diuji, bukan hanya melalui bantuan nyata, tetapi juga melalui sikap dan tutur kata para pejabatnya.

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh meminta semua pihak, baik pejabat pusat maupun daerah, untuk berpikir dan bekerja ikhlas membantu Aceh. Mereka menuntut pernyataan yang memberi semangat bagi korban, bukan asal bicara yang bisa menyakiti masyarakat Aceh.

Permintaan MPU Aceh

• Pejabat pusat diminta untuk puasa berbicara agar tidak menambah luka masyarakat Aceh yang sedang berduka.
• Ketua MPU Aceh, Tgk H Faisal Ali, menyatakan keprihatinan terhadap gaya komunikasi pejabat pusat yang cenderung menyudutkan dan bias.
• Contoh yang baik datang dari Presiden Prabowo Subianto dan Gubernur Aceh Muzakir Mana, yang lebih memilih bekerja nyata daripada banyak bicara.

Kebutuhan Masyarakat Aceh

• Tempat tinggal yang memadai untuk korban banjir.
• Air bersih, sandang, dan pangan yang cukup, terutama menjelang bulan puasa Ramadhan.
• Empati dan komitmen tulus dari pejabat publik untuk pemulihan Aceh.

Dalam kondisi seperti ini, menjaga lisan mutlak diperlukan. Masyarakat Aceh membutuhkan ketenangan, penguatan moral, dan kepastian bahwa negara hadir bersama mereka. Pejabat publik dituntut mampu membaca suasana dan memahami konteks penderitaan rakyat.

Dampak Psikologis dan Sosial

• Pernyataan pejabat publik memiliki dampak psikologis dan sosial yang besar, terutama bagi rakyat yang sedang tertimpa musibah.
• Setiap ucapan semestinya dilandasi empati, fakta, dan kehati-hatian untuk menghindari menambah beban masyarakat.

Aceh tidak membutuhkan polemik kata-kata, tetapi empati, kerja nyata, dan komitmen tulus untuk pemulihan. Sudah semestinya para pejabat pusat menjaga lisannya, karena di tengah duka, kata-kata yang salah bisa menjadi beban tambahan bagi rakyat yang sedang berjuang bangkit.