Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Sumatera, termasuk Aceh, sering kali disalahartikan sebagai akibat dari curah hujan ekstrem dan faktor alam semata. Namun, kenyataannya, bencana-bencana ini merupakan akumulasi dari kebijakan keliru, kepemimpinan yang abai, serta budaya organisasi pemerintah yang gagal belajar dari kesalahan.

Peristiwa yang kerap disebut sebagai triple disaster—banjir, longsor, dan siklon tropis—pada November 2025 seharusnya menjadi alarm keras bagi negara. Wilayah khatulistiwa yang secara historis relatif aman dari siklon tropis justru dihantam cuaca ekstrem. Ini bukan kebetulan, melainkan anomali yang lahir dari perilaku manusia, terutama perilaku pemerintah yang selama bertahun-tahun menormalisasi deforestasi, eksploitasi sumber daya alam, dan kebijakan pembangunan beremisi tinggi.

Dampak Kebijakan dan Kepemimpinan

• Kerusakan hutan di Sumatera bukan cerita baru, tetapi produk sadar dari kepemimpinan yang menempatkan pertumbuhan ekonomi jangka pendek di atas keselamatan manusia dan keberlanjutan ekologis.
• Hutan ditebang, daerah aliran sungai dirusak, izin-izin eksploitasi diterbitkan, sementara permukiman rakyat dibiarkan tumbuh di wilayah rawan tanpa perlindungan memadai.
• Ketika cuaca ekstrem—yang dipicu krisis iklim dan tingginya emisi global—bertemu dengan kondisi ekologis yang telah rusak, bencana menjadi keniscayaan.

Respons Pemerintah dan Kepercayaan Publik

• Setiap bencana memperlihatkan pola yang berulang: kehadiran negara yang terlambat, komunikasi yang tidak terkoordinasi, empati yang minim, serta informasi yang kerap tidak konsisten.
• Respons pemerintah terkesan lebih sibuk menjaga citra institusi daripada menyelamatkan korban, mencerminkan budaya organisasi pemerintah yang menempatkan reputasi di atas pelayanan publik.
• Masyarakat semakin skeptis terhadap janji-janji pembangunan berkelanjutan, terutama setelah melihat lemahnya realisasi Sustainable Development Goals (SDGs) di lapangan.

Solusi dan Harapan

• Negara harus berani mengakui bahwa bencana bukan sekadar "takdir alam", melainkan hasil dari pilihan-pilihan politik dan kebijakan.
• Tanpa perubahan mendasar dalam cara memimpin serta pembangunan budaya organisasi yang berorientasi pada keselamatan rakyat dan keberlanjutan lingkungan, janji pembangunan hanya akan menjadi epitaf bagi mereka yang menjadi korban berikutnya.
• Pertanyaannya sederhana: apakah pemerintah akan terus menyangkal, atau akhirnya belajar?