Pemerintah berencana menaikkan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun 2026. Kebijakan ini tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Kenaikan gaji ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan ASN, termasuk guru, dosen, tenaga penyuluh, serta anggota TNI dan Polri di Aceh.

Meskipun demikian, hingga awal 2026, pemerintah belum merinci secara resmi besaran kenaikan gaji PNS maupun waktu efektif pemberlakuannya. Masyarakat Aceh, khususnya guru dan ASN, diharapkan menunggu ketentuan teknis lanjutan yang akan diatur melalui peraturan turunan, baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) maupun kebijakan fiskal dalam APBN.

Rincian Gaji PNS 2025

Berikut adalah besaran gaji PNS tahun 2025 yang menjadi acuan sebelum kenaikan 2026:

• Gaji PNS Golongan I

  • Ia: Rp 1.685.700 – Rp 2.522.600
  • Ib: Rp 1.840.800 – Rp 2.670.700
  • Ic: Rp 1.918.700 – Rp 2.783.700
  • Id: Rp 1.999.900 – Rp 2.901.400

• Gaji PNS Golongan II

  • IIa: Rp 2.184.000 – Rp 3.643.400
  • IIb: Rp 2.385.000 – Rp 3.797.500
  • IIc: Rp 2.485.900 – Rp 3.958.200
  • IId: Rp 2.591.100 – Rp 4.125.600

• Gaji PNS Golongan III

  • IIIa: Rp 2.785.700 – Rp 4.575.200
  • IIIb: Rp 2.903.600 – Rp 4.768.800
  • IIIc: Rp 3.026.400 – Rp 4.970.500
  • IIId: Rp 3.154.400 – Rp 5.180.700

• Gaji PNS Golongan IV

  • IVa: Rp 3.287.800 – Rp 5.399.900
  • IVb: Rp 3.426.900 – Rp 5.628.300
  • IVc: Rp 3.571.900 – Rp 5.866.400
  • IVd: Rp 3.723.000 – Rp 6.114.500
  • IVe: Rp 3.880.400 – Rp 6.373.200

Tunjangan dan Fasilitas Lain

Selain gaji pokok, PNS juga mendapatkan berbagai tunjangan dan fasilitas, antara lain:

• Tunjangan kinerja dan tunjangan keluarga
• Cuti tahunan dan cuti khusus
• Jaminan pensiun dan hari tua
• Program pengembangan kompetensi dan perlindungan kerja

Dampak dan Harapan

Kenaikan gaji PNS diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan ASN dan memperkuat kinerja birokrasi. Bagi masyarakat Aceh, kebijakan ini dapat berdampak positif pada pelayanan publik dan pendidikan. Namun, besaran kenaikan dan waktu efektif pemberlakuannya masih menunggu peraturan turunan lebih lanjut.