Banjir yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang telah menambah 13 korban jiwa, sehingga total korban meninggal secara nasional mencapai 1.154 orang. BNPB mencatat peningkatan ini berdasarkan hasil operasi pencarian dan pertolongan di lokasi-lokasi yang terdampak.

Selain korban jiwa, bencana ini juga menyebabkan kerusakan signifikan pada infrastruktur dan fasilitas publik. Sebanyak 215 fasilitas kesehatan, 3.188 fasilitas pendidikan, dan 803 rumah ibadah mengalami kerusakan. Infrastruktur transportasi juga terdampak dengan 34 jembatan terputus dan 81 ruas jalan tidak dapat dilalui. Di sektor permukiman, 166.925 unit rumah terdampak, dengan 53.555 unit rusak berat, 41.925 unit rusak sedang, dan 71.445 unit rusak ringan.

Dampak dan Penanganan

• Korban Jiwa: Aceh Utara mencatat jumlah korban meninggal tertinggi dengan 213 orang, disusul Kabupaten Agam sebanyak 192 orang.
• Pengungsi: Jumlah pengungsi mulai menurun menjadi 378.164 jiwa, dengan Aceh Utara dan Aceh Tamiang sebagai wilayah dengan pengungsi terbanyak.
• Dana Tunggu Hunian: Pemerintah mulai mencairkan dana tunggu hunian untuk mempercepat pemulihan dan mengurangi jumlah pengungsi.

Kerusakan Infrastruktur

• Fasilitas Kesehatan: 215 unit mengalami kerusakan.
• Fasilitas Pendidikan: 3.188 unit terdampak.
• Rumah Ibadah: 803 unit rusak.
• Jembatan dan Jalan: 34 jembatan terputus dan 81 ruas jalan tidak dapat dilalui.

Permukiman Terdampak

• Total Rumah Terdampak: 166.925 unit.
• Rusak Berat: 53.555 unit.
• Rusak Sedang: 41.925 unit.
• Rusak Ringan: 71.445 unit.

BNPB terus melakukan upaya pencarian dan pertolongan, serta koordinasi dengan pemerintah daerah untuk mempercepat pemulihan dan rehabilitasi infrastruktur yang terdampak banjir. Dana tunggu hunian diharapkan dapat membantu warga yang memilih tidak menempati hunian sementara untuk segera kembali ke rumah mereka.

Dengan penurunan jumlah pengungsi dan pencairan dana tunggu hunian, diharapkan proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat dan efektif. Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan mengikuti arahan dari pihak berwenang dalam menghadapi bencana alam.