Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mempercepat pembangunan hunian sementara (huntara) bagi korban banjir di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Sebanyak 2.299 unit huntara direncanakan dibangun dan tersebar di sejumlah kecamatan, diperuntukkan bagi kepala keluarga (KK) yang rumahnya mengalami rusak berat, hanyut, atau hilang akibat bencana banjir.

Pelaksana Harian Direktur Dukungan Infrastruktur Darurat BNPB, Brigjen TNI Djohan Darmawan, menyatakan pembangunan huntara dilakukan melalui dua skema: pembangunan langsung oleh BNPB dan dukungan kementerian/lembaga serta sektor swasta. Huntara terpusat dibangun di 10 titik, dengan beberapa lokasi sudah mulai dikerjakan sejak awal Januari dan ditargetkan rampung akhir Januari 2026.

Detail Pembangunan Huntara

• Lokasi dan Skema Pembangunan:

  • 1.505 unit huntara dibangun oleh BNPB, terdiri dari 323 unit huntara insitu di Kecamatan Karang Baru, Manyak Payed, Bendahara, Banda Mulia, Rantau, dan Kota Kualasimpang.
  • 1.182 unit huntara terpusat dibangun di Kecamatan Sekerak, Bandar Pusaka, Tamiang Hulu, Rantau, Seruway, Kota Kualasimpang, dan Kejuruan Muda.
  • 794 unit huntara melalui dukungan kementerian/lembaga dan sektor swasta, antara lain di Desa Simpang IV, Kecamatan Karang Baru (600 unit), Desa Bundar, Kecamatan Karang Baru (84 unit), dan Desa Lubuk Sidup, Kecamatan Sekerak (100 unit).

• Fasilitas dan Desain:

  • Setiap unit huntara berukuran 3,6 x 4,8 meter, dilengkapi kamar mandi dan teras.
  • Fasilitas sanitasi seperti MCK disiapkan secara memadai, dengan pemasangan jaringan listrik yang sedang diproses melalui dukungan PLN.
  • Pembangunan sumur bor juga akan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga.

• Koordinasi dan Keamanan:

  • Penentuan lokasi pembangunan huntara dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah, aparat setempat, dan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) untuk memastikan lokasi berada di zona aman dari potensi ancaman bencana.
  • BNPB juga berkoordinasi dengan camat, kepala desa, dan BPBD untuk memverifikasi ulang data penerima manfaat agar bantuan tepat sasaran.

Djohan berharap, melalui sinergi lintas sektor, masyarakat terdampak banjir di Aceh Tamiang dapat segera menempati hunian sementara yang layak, aman, dan nyaman sambil menunggu pembangunan hunian tetap.