Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan melakukan pendataan ulang terhadap kerusakan akibat banjir yang melanda Kabupaten Bireuen. Pendataan ini tidak hanya dilakukan oleh tim BNPB, tetapi juga melibatkan mahasiswa sebagai enumerator untuk menjamin data yang lebih objektif dan transparan.

Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Jarwansah SPd MAP MM, menyampaikan hal tersebut dalam rapat koordinasi bersama Bupati Bireuen dan unsur Forkopimda di Pendopo Bupati, Rabu (14/1/2026). Menurutnya, mahasiswa dinilai independen dan jujur dalam bekerja di lapangan, sehingga hasil pendataan bisa lebih valid.

Pendataan Ulang untuk Akurasi

• Pendataan ulang dilakukan untuk memastikan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
• Mahasiswa dilibatkan sebagai enumerator karena dianggap independen dan jujur.
• Bupati Bireuen menyambut baik langkah ini karena kondisi masyarakat masih memprihatinkan dengan banyak rumah dan persawahan tertutup lumpur.

Data Riil untuk Bantuan

• Data riil akan menjadi dasar penentuan penerima bantuan rumah.
• Asisten I Pemkab Bireuen, Mulyadi, mempertanyakan indikator rumah rusak berat dan ringan.
• BNPB menegaskan bahwa seluruh data akan diverifikasi langsung di lapangan untuk memastikan klasifikasi sesuai kondisi nyata.

Kebijakan Jangka Panjang

• Langkah pendataan ulang diharapkan menjadi fondasi kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi yang berorientasi pada pengurangan risiko bencana jangka panjang.
• Termasuk evaluasi tata kelola lingkungan, sistem drainase, dan alih fungsi lahan, agar banjir tidak terus berulang dan membebani masyarakat.

Keterlibatan Lintas Sektor

• Selain mahasiswa, BNPB membuka peluang keterlibatan TNI, Polri, dan unsur pemerintah daerah dalam proses pendataan.
• Rekrutmen petugas akan dilakukan secara terbuka dan disepakati lintas sektor.
• Para enumerator juga akan diberikan uang lelah sebagai bentuk apresiasi.

Kondisi Masyarakat

• Bupati Bireuen, H Mukhlis ST, menekankan bahwa kondisi masyarakat masih memprihatinkan.
• Banyak rumah dan persawahan tertutup lumpur, dengan biaya pembersihan rumah mencapai puluhan juta rupiah.
• Pemkab Bireuen menekankan pentingnya data riil sebagai dasar penentuan penerima bantuan rumah.