Timeline Aceh
ajnn.net
ajnn.net

BPBD Bireuen Desak Publis Rincian Anggaran BTT Rp2 Miliar untuk Warga Terdampak

6 hari yang lalu

BPBD Bireuen didesak untuk membuka rincian anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) tahun 2025 senilai lebih dari Rp2 miliar. Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA) menilai anggaran tersebut tidak terserap secara maksimal, dengan dugaan sisa sekitar 700 juta rupiah. Kondisi ini dinilai ironis mengingat masyarakat terdampak bencana di Bireuen masih hidup dalam keterbatasan.

Ketua SAPA, Fauzan Adami, menyoroti kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran BTT. Ia menilai bahwa anggaran darurat semestinya dimaksimalkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak, bukan menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). SAPA telah meminta klarifikasi kepada Plt Kepala BPBD Bireuen, namun jawaban yang diterima dinilai tidak menjelaskan substansi persoalan.

Dampak terhadap Masyarakat

  • Anggaran BTT 2025 mencapai lebih dari Rp2 miliar, namun diduga tidak terserap maksimal.
  • 700 juta rupiah diduga menjadi sisa anggaran yang tidak digunakan.
  • Masyarakat terdampak bencana masih kekurangan bantuan, sementara anggaran dinilai tidak transparan.
  • SAPA menilai pengelolaan anggaran yang tidak optimal merugikan warga.

Desakan Transparansi

  • SAPA mendesak BPBD Bireuen mempublikasikan rincian penggunaan anggaran BTT melalui media massa.
  • Transparansi anggaran dinilai sebagai kewajiban pejabat publik.
  • Pengelolaan anggaran yang tidak optimal tidak hanya berdampak pada administrasi, tetapi juga menimbulkan kerugian nyata bagi masyarakat.

Tanggapan BPBD Bireuen

  • Plt Kepala BPBD Bireuen memberikan jawaban singkat 'tidak benar' tanpa penjelasan lanjutan.
  • SAPA menilai jawaban tersebut tidak menjelaskan substansi persoalan.
  • SAPA menegaskan bahwa transparansi merupakan kewajiban setiap pejabat publik.

Dampak Jangka Panjang

  • Kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran dapat merugikan masyarakat yang membutuhkan bantuan.
  • Pengelolaan anggaran yang tidak optimal dapat menimbulkan kerugian nyata bagi masyarakat.
  • Transparansi anggaran dinilai sebagai kewajiban pejabat publik untuk memastikan anggaran digunakan secara optimal.
BPBD Bireuen Desak Publis Rincian Anggaran BTT Rp2 Miliar untuk Warga Terdampak
0123456789