Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky, memimpin rapat validasi data pembangunan hunian sementara (Huntara) untuk korban banjir di 10 kecamatan. Rapat ini bertujuan untuk memastikan akurasi data dan menghindari konflik sosial serta memastikan bantuan tepat sasaran.

Berdasarkan data terkini, dampak banjir di Aceh Timur mencakup 4.558 unit rumah rusak berat/hilang, 4.705 unit rusak sedang, dan 9.043 unit rusak ringan. Proses pembangunan Huntara akan melibatkan PT Adhi Karya dan BNPB dengan dua skema berbeda.

Skema Pembangunan Huntara

• Skema Komunal: Dikelola oleh PT Adhi Karya, pembangunan Huntara akan dilakukan di lokasi terpusat.
• Skema Individu: Dikelola oleh BNPB, pembangunan Huntara akan dilakukan di lahan milik warga di berbagai kecamatan seperti Pante Bidari, Peunaron, Idi Rayeuk, hingga Peureulak.

Dana Tunggu Hunian (DTH)

Warga yang memilih tidak menempati Huntara akan mendapatkan bantuan biaya sewa atau hunian sebesar Rp 600 ribu per bulan selama masa transisi tiga bulan.

Kecamatan yang Siap Dibangun Huntara

1. Peureulak
2. Ranto Peureulak
3. Peunaron
4. Serbajadi
5. Peureulak Barat
6. Bireum Bayeun
7. Simpang Ulim
8. Madat
9. Idi Rayeuk
10. Julok

Bupati menekankan bahwa seluruh data harus selesai diserahkan oleh setiap kecamatan hingga Senin mendatang. Setelah diserahkan, Pemkab akan merilis hasil total Huntara yang dibutuhkan untuk Aceh Timur.

Proses pembangunan Huntara akan ditangani oleh dua pihak. Huntara secara komunal atau komunitas akan ditangani oleh Adhikarya, sementara Huntara yang lokasinya berada di tempat individu akan ditangani oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Bupati juga memaparkan adanya opsi Dana Tunggu Hunian (DTH). Warga yang memilih tidak menempati Huntara akan mendapatkan bantuan biaya sewa atau hunian sebesar Rp 600 ribu per bulan selama masa transisi tiga bulan.

Hadir dalam rapat tersebut perwakilan dari BNPB pusat, tim teknis PT Adhi Karya, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta para Camat se-Kabupaten Aceh Timur.