Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky, memimpin rapat validasi data pembangunan Hunian Sementara (Huntara) untuk mempercepat pemulihan bagi warga terdampak banjir. Target ground breaking sebelum Ramadhan menjadi fokus utama untuk memastikan bantuan segera diberikan kepada yang membutuhkan.

Rapat yang berlangsung di Aula Serbaguna Idi ini melibatkan berbagai pihak, termasuk BNPB, PT Adhi Karya, dan perwakilan kecamatan. Akurasi data menjadi kunci untuk menghindari konflik sosial dan memastikan bantuan tepat sasaran.

Dampak Banjir di Aceh Timur

• Rusak berat/hilang: 4.558 unit
• Rusak sedang: 4.705 unit
• Rusak ringan: 9.043 unit

Skema Pembangunan Huntara

• Skema Komunal: Ditangani oleh PT Adhi Karya, pembangunan terpusat untuk menampung ribuan warga.
• Skema Individu: Pembangunan di lahan milik warga di berbagai kecamatan seperti Pante Bidari, Peunaron, Idi Rayeuk, dan Peureulak.

Opsi Dana Tunggu Hunian

Warga yang memilih tidak menempati Huntara akan mendapatkan bantuan biaya sewa atau hunian sebesar Rp 600 ribu per bulan selama masa transisi tiga bulan.

Pentingnya Akurasi Data

Bupati menekankan bahwa data harus jelas dan akurat untuk menghindari sengketa atau masalah hukum di lapangan. Status tanah untuk Huntara juga harus diperjelas oleh para Camat.

Rapat ini menjadi langkah strategis dalam upaya pemulihan pasca-bencana dan memastikan stabilitas sosial di Aceh Timur. Koordinasi antara pemerintah daerah, BNPB, dan pihak pelaksana konstruksi menjadi kunci keberhasilan program ini.

Dengan adanya Huntara, diharapkan warga terdampak banjir dapat segera mendapatkan tempat tinggal yang layak dan memulai pemulihan kehidupan mereka. Program ini juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam menangani dampak bencana dan memastikan kesejahteraan masyarakat Aceh Timur.

Dengan target ground breaking sebelum Ramadhan, diharapkan pembangunan Huntara dapat segera dimulai dan memberikan manfaat bagi ribuan warga yang membutuhkan. Koordinasi dan kerjasama antara semua pihak menjadi kunci keberhasilan program ini.