Bupati Aceh Timur Ultimatum Vendor Huntara, Minta Tunjukkan Bukti Pembangunan

Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky, mengambil langkah tegas dengan mengumpulkan seluruh vendor konstruksi, perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan para camat dalam satu forum evaluasi pembangunan Huntara. Rapat yang berlangsung serius ini bukan sekedar formalitas, melainkan untuk mengevaluasi progres fisik bangunan, hambatan distribusi material, hingga kinerja masing-masing vendor.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian huntara telah rampung, namun sejumlah titik lainnya masih mengalami stagnasi bahkan ada yang nyaris tidak bergerak sama sekali. Bupati mengakui bahwa sebagian kendala bersumber dari faktor alam, seperti lokasi pembangunan yang terpencil dan sulit dijangkau. Namun, masalah yang lebih kritis adalah sejumlah vendor dinilai tidak aktif di lapangan, memaksa pemerintah melakukan pergantian penyedia jasa di tengah jalan.

Keterlambatan Pembangunan Huntara

• Progres pembangunan huntara: Sebagian rampung, namun beberapa titik masih stagnan.
• Kendala alam: Lokasi pembangunan yang terpencil dan sulit dijangkau.
• Masalah vendor: Sejumlah vendor tidak aktif di lapangan, memaksa pergantian penyedia jasa.
• Dampak keterlambatan: Mundurnya seluruh agenda pemulihan pasca-bencana.

Bupati Aceh Timur mendorong setiap penyedia jasa untuk membangun koordinasi aktif dengan camat dan kepala desa di wilayah masing-masing. Ia juga membuka pintu lebar bagi para vendor yang berkomitmen untuk bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku. "Kita menjamin dan memberi ruang kepada siapapun yang menjadi vendor di Aceh Timur. Tidak ada yang menghalangi. Silakan bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku," pungkasnya.