Bupati Pidie, H Sarjani Abdullah, resmi menetapkan status transisi darurat ke pemulihan pasca banjir di Kabupaten Pidie. Keputusan ini tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 362/33/KEP.40/2026 dan berlaku hingga 6 Juli 2026. Status transisi ini bertujuan untuk mempercepat pemulihan kondisi sosial, ekonomi, dan infrastruktur serta menjadi landasan awal menuju tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Selama masa transisi, Pemkab Pidie akan fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, perbaikan infrastruktur yang terdampak, serta pendataan kerusakan dan kerugian secara menyeluruh. Bupati juga meminta BPBD dan dinas terkait untuk meningkatkan koordinasi dan mempercepat pendataan yang detail.

Upaya Pemulihan Pasca Banjir

• Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat menjadi prioritas utama.
• Perbaikan infrastruktur yang terdampak banjir.
• Pendataan kerusakan dan kerugian secara menyeluruh.
• Koordinasi dengan pemerintah Aceh, pusat, TNI/Polri, dan relawan untuk memastikan proses pemulihan berjalan optimal.

Imbauan kepada Masyarakat

• Tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem.
• Meningkatkan kewaspadaan di wilayah rawan bencana.

Bupati Pidie berharap dengan penetapan status transisi darurat ini, pemulihan kondisi sosial, ekonomi, dan infrastruktur dapat berjalan lebih cepat dan efektif. Pemerintah Kabupaten Pidie tetap berkomitmen untuk bekerja secara cepat, terukur, dan tanggap dalam menghadapi situasi bencana.

"Mohon doa dan dukungan kita semua," pinta Juru Bicara Bupati Pidie, Andi Firdhaus, SH, CPM. Dengan kerja sama semua pihak, diharapkan Pidie dapat segera pulih dan kembali beraktivitas seperti biasa.

Status transisi darurat ke pemulihan ini merupakan langkah penting menuju tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Pemkab Pidie akan terus memantau dan mengevaluasi perkembangan situasi untuk memastikan keamanan dan kenyamanan warga.

Durasi Status Transisi: 180 hari, terhitung mulai 8 Januari 2026 hingga 6 Juli 2026.