Pemerintah Kabupaten Pidie secara resmi menetapkan status transisi darurat ke pemulihan sebagai fase antara respons tanggap darurat menuju tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Keputusan ini ditetapkan oleh Bupati Pidie, Sarjani Abdullah, melalui surat Nomor: 362/33/KEP.40/2026.

Status transisi ini akan berlaku selama 180 hari, terhitung mulai Kamis 8 Januari 2026 sampai dengan tanggal 6 Juli 2026. Keputusan ini mempertimbangkan Keputusan Bupati Pidie Nomor 362/1074/KEP.40/2025 tentang Penetapan Perpanjangan Status Tanggap Darurat.

Fokus Pemulihan

• Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat: Pemkab Pidie akan terus memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi selama masa transisi.
• Perbaikan infrastruktur terdampak: Upaya perbaikan infrastruktur yang rusak akibat banjir akan menjadi prioritas.
• Pendataan kerusakan dan kerugian: Pemkab Pidie akan melakukan pendataan kerusakan dan kerugian masyarakat secara menyeluruh.

Koordinasi dan Kerjasama

• Koordinasi dengan pemerintah Aceh dan pusat: Pemkab Pidie akan terus berkoordinasi dengan pemerintah Aceh, pemerintah pusat, serta unsur TNI/Polri dan relawan.
• Peningkatan koordinasi dan pendataan: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melalui Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB) dan dinas terkait diminta untuk meningkatkan koordinasi dan mempercepat pendataan yang detail.

Komitmen Pemerintah

Pemerintah Kabupaten Pidie tetap berkomitmen untuk terus bekerja secara cepat, terukur, dan tanggap dalam menghadapi situasi bencana. Status transisi darurat ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan kondisi sosial, ekonomi, dan infrastruktur serta menjadi landasan awal menuju tahap rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Dengan penetapan status transisi darurat ini, diharapkan pemulihan pasca banjir di Pidie dapat berjalan optimal dan masyarakat dapat segera kembali ke kehidupan normal. Pemkab Pidie juga berharap bahwa status ini dapat menjadi langkah awal menuju tahap rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik.