Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap lambannya penyerapan anggaran pemulihan pascabencana di Aceh. Padahal, dana kebencanaan telah tersedia dan kondisi likuiditas daerah dinilai aman. Purbaya mencontohkan Kabupaten Aceh Tamiang yang memiliki dana sebesar Rp160 miliar, namun realisasi belanja masih tersendat.

Menkeu mendesak pemerintah daerah untuk segera membelanjakan dana tersebut demi pemulihan masyarakat terdampak. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa lambannya realisasi belanja di Aceh Tamiang dipengaruhi oleh kondisi aparatur pemerintah daerah yang turut terdampak banjir.

Kondisi Dana Pemulihan di Aceh

• Dana kebencanaan untuk Aceh Tamiang mencapai Rp160 miliar, terdiri dari dana transfer Rp47 miliar dan saldo kas Rp132 miliar.
• Secara keseluruhan, dana yang ditransfer pemerintah pusat ke Aceh pada Januari 2026 mencapai Rp1,279 triliun.
• Dana tersebut dinilai lebih dari cukup untuk menggerakkan proses pemulihan jika pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret.

Kendala dan Solusi

• Kendala utama bukan terletak pada ketersediaan dana, melainkan pada keraguan aparatur daerah dalam mengeksekusi anggaran.
• Pemerintah pusat telah memangkas sejumlah aturan birokrasi dan melonggarkan perizinan ekonomi untuk mempercepat penanganan darurat.
• Kementerian Dalam Negeri telah menurunkan sekitar 100 pegawai untuk membantu Aceh Tamiang yang aparatur daerahnya terdampak banjir.

Desakan Menkeu

• Purbaya menegaskan bahwa tidak ada alasan bagi pemerintah daerah untuk menahan anggaran pemulihan.
• Dana tersebut harus segera dibelanjakan dan dimanfaatkan sesuai kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana.
• Menkeu mengingatkan bahwa dana yang tidak dibelanjakan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari, termasuk pemeriksaan oleh pihak berwenang.

Dengan dana yang telah tersedia dan dukungan dari pemerintah pusat, diharapkan proses pemulihan pascabencana di Aceh dapat berjalan lebih cepat dan efektif.