Kolonel Inf Fransisco, yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Teritorial (Aster) Kasdam Iskandar Muda, dimutasi ke Markas Besar TNI AD sebagai Paban Sahli Kasad Bidang Siber. Mutasi ini terjadi setelah ia diduga terlibat dalam kasus menghalang-halangi tugas jurnalis di posko terpadu penanganan bencana alam di Lapangan Udara (Lanud) Sultan Iskandar Muda.

Kasus ini bermula ketika Kolonel Fransisco bersama beberapa anggota TNI dan tim yang mengaku intelijen menyambangi sejumlah relawan asing di Lanud SIM. Davi Abdullah, seorang jurnalis televisi, merekam kejadian tersebut dan menolak permintaan untuk menghapus rekaman. Fransisco kemudian merampas handphone Davi dan memerintahkan penghapusan rekaman, yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap kebebasan pers.

Dampak Kasus

• Kebebasan Pers: Kasus ini menimbulkan kekhawatiran tentang kebebasan pers di Aceh, terutama dalam situasi penanganan darurat bencana.
• Kredibilitas TNI: Tindakan Fransisco menodai moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas prajurit TNI di mata publik.
• Transparansi: Kasus ini menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan bencana.

Mutasi dan Penanganan Bencana

• Kolonel Fransisco dimutasi ke Markas Besar TNI AD sebagai Paban Sahli Kasad Bidang Siber.
• Posisi yang ditinggalkan Fransisco diberikan kepada Kolonel Inf Riyandi.
• Mutasi ini terjadi di tengah penanganan pascabanjir di Aceh Tamiang, yang melibatkan 37.910 personel TNI.

Uang Saku Prajurit

• Kepala BNPB, Letjen Suharyanto, menegaskan bahwa setiap prajurit TNI yang bertugas di lokasi penanganan pemulihan bencana banjir mendapat uang makan dan uang saku per hari mencapai Rp 165 ribu.
• Penyebutan uang lelah tersebut langsung dikoreksi oleh Presiden RI, Prabowo Subianto, yang menyebut bahwa tentara tidak boleh lelah dan harus berbakti kepada negara dan bangsa.

Kesimpulan

Kasus ini menyoroti pentingnya kebebasan pers, kredibilitas TNI, dan transparansi dalam penanganan bencana. Mutasi Kolonel Fransisco diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk memperbaiki citra TNI dan memastikan bahwa kebebasan pers dihormati dalam situasi darurat.