Partai Demokrat akhirnya berbalik mendukung pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD, meninggalkan sikap historisnya yang menolak sistem tersebut. Keputusan ini diambil oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat dan menandai perubahan signifikan dalam posisi politik partai pasca-Pemilu 2024. Dukungan ini juga menempatkan Demokrat dalam satu barisan dengan Presiden Prabowo Subianto, yang membuka ruang evaluasi terhadap sistem pilkada langsung.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, menyatakan bahwa partainya sejalan dengan Presiden Prabowo dalam menyikapi sistem pemilihan kepala daerah. Menurutnya, baik pilkada langsung maupun tidak langsung merupakan mekanisme yang sah dalam kerangka demokrasi Indonesia. Dia juga menyebut bahwa pilkada melalui DPRD patut dipertimbangkan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah, kualitas kepemimpinan, serta stabilitas politik nasional.

Perubahan Sikap Demokrat

• Sikap Historis: Pada 2014, Partai Demokrat berada di garis depan penolakan pilkada lewat DPRD. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bahkan menerbitkan Perppu untuk membatalkan UU Pilkada yang menghapus pemilihan langsung.
• Sikap Terkini: Sekarang, Demokrat mendukung usulan pilkada lewat DPRD, yang dipandang sebagai bentuk adaptasi politik untuk tetap relevan dalam kekuasaan nasional.
• Pertanyaan Publik: Keputusan ini menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi ideologis partai dan apakah ini merupakan langkah pragmatis demi pengaruh dan stabilitas.

Dampak Politik

• Koalisi Pendukung: Dengan dukungan Demokrat, kini enam dari delapan fraksi DPR mendukung usulan pilkada lewat DPRD, yaitu Gerindra, Golkar, PAN, NasDem, PKB, dan Demokrat.
• Penolakan: PDIP menolak keras usulan ini, sementara PKS menawarkan variasi model.
• Stabilitas Politik: Keputusan Demokrat memperkuat koalisi pendukung pilkada lewat DPRD di DPR, yang dapat mempengaruhi stabilitas politik nasional.

Pertimbangan Demokrat

• Partisipasi Publik: Herman Khaeron menekankan pentingnya partisipasi publik, pembahasan terbuka, serta penghormatan terhadap suara rakyat.
• Pembahasan RUU: Demokrat mendukung agar opsi pilkada lewat DPRD dibahas secara serius dalam RUU Pemilu yang masuk Prolegnas Prioritas 2026.
• Ketegangan Ideologis: Perubahan sikap ini memperlihatkan ketegangan klasik dalam politik, antara idealisme dan pragmatisme, serta antara warisan politik SBY dan realitas kekuasaan era Prabowo.