Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari Fraksi Golkar, Khalid, mengingatkan pemerintah untuk tidak menggunakan dana bencana untuk membayar tunjangan atau biaya perjalanan dinas pejabat. Hal ini disampaikan untuk memastikan bahwa dana bencana digunakan secara tepat sasaran dan pemulihan pascabencana di Aceh dapat berjalan dengan cepat.

Khalid juga menekankan pentingnya kerja kemanusiaan yang ikhlas dalam pemulihan Aceh pascabencana. Ia meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lembaga penegakan hukum lainnya untuk memantau penggunaan alokasi dana bencana agar tidak disalahgunakan.

Pelibatan Pengusaha Lokal dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Khalid mendorong Satgas bentukan pemerintah dan DPR RI untuk melibatkan pengusaha lokal dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh. Menurutnya, pembangunan Aceh harus dilakukan melalui skema padat karya atau pelibatan masyarakat sesuai keahlian. Hal ini bertujuan agar pengusaha lokal dan masyarakat dapat ikut serta dalam membangun daerah.

Dampak Ekonomi dan Inflasi

Khalid memprediksi bahwa tingkat inflasi di Aceh ke depan akan tinggi akibat hilangnya mata pencaharian warga seperti sawah dan perkebunan. Ia berharap bahwa dengan adanya pekerjaan pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi, ekonomi masyarakat dapat pulih dan kehidupan masyarakat akan normal kembali.

Pentingnya Skema Padat Karya

Khalid menekankan pentingnya skema padat karya dalam pemulihan pascabencana. Ia berharap masyarakat korban bencana juga dilibatkan dalam masa transisi pemulihan, bukan hanya menjadi penonton di daerah sendiri. Ia mencontohkan masa rehabilitasi dan rekonstruksi pascatsunami di Aceh, di mana anggaran yang besar tidak sepenuhnya berputar di masyarakat Aceh.

Contoh Kasus Pembangunan Huntara

Khalid mencontohkan pembangunan huntara di Aceh Tamiang yang dibangun oleh Danantara dan lembaga lain, di mana pekerjanya berasal dari luar Aceh, bahkan dari Pulau Jawa. Ia tidak ingin masyarakat Aceh hanya menjadi penonton dalam pembangunan di daerah sendiri.

Anggaran Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Khalid mengingatkan bahwa anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi yang besar harus dimanfaatkan secara optimal untuk pemulihan ekonomi masyarakat Aceh. Ia berharap bahwa dana tersebut tidak hanya digunakan untuk pembelian material seperti batu bata dan pasir, tetapi juga untuk melibatkan masyarakat lokal dalam proses pembangunan.