Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan memangkas pagu Dana Desa (DD) tahun 2026 untuk Kabupaten Aceh Besar. Pemangkasan ini mencapai 65 persen, dari Rp 422 miliar menjadi Rp 150 miliar. Kebijakan ini berdampak langsung pada alokasi dana per desa, yang turun dari Rp 900 juta menjadi Rp 300 juta per desa.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh Besar, Carbaini, menyatakan bahwa pemangkasan ini merupakan dampak dari perubahan kebijakan pemerintah pusat yang memprioritaskan pembangunan KDMP. Dana Desa tahun 2026 dibagi menjadi dua bagian: Dana Desa reguler dan pagu khusus untuk KDMP.

Dampak Pemangkasan Dana Desa

• Alokasi per desa turun drastis: Dari Rp 900 juta menjadi Rp 300 juta per desa.
• Prioritas baru: Dana Desa diprioritaskan untuk penanganan kemiskinan ekstrem melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, penguatan desa berketahanan iklim, dan tangguh bencana.
• Program ketahanan pangan: Dana Desa juga dialokasikan untuk program ketahanan pangan dan dukungan implementasi Koperasi Desa Merah Putih.
• Infrastruktur digital: Pembangunan infrastruktur digital dan teknologi di desa menjadi salah satu fokus penggunaan Dana Desa.

Ketidakpastian Jadwal Pencairan

Hingga saat ini, jadwal pencairan Dana Desa tahun 2026 belum diketahui karena Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait pengelolaan Dana Desa belum diterbitkan. Regulasi yang tersedia baru sebatas Peraturan Menteri Desa (Permendes) Nomor 16 Tahun 2025 tentang fokus penggunaan Dana Desa tahun 2026.

Besaran Dana Desa Berbeda per Gampong

Besaran Dana Desa setiap gampong di Aceh Besar akan berbeda, disesuaikan dengan jumlah penduduk dan luas wilayah. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan warga tentang dampak ekonomi dan pembangunan desa di masa depan.

Warga Aceh Besar diharapkan dapat memahami kebijakan ini dan mempersiapkan diri menghadapi perubahan alokasi dana yang signifikan. Pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan penjelasan lebih lanjut dan solusi untuk mengatasi dampak pemangkasan ini.