Koordinator Solidaritas Pemuda Anti Korupsi (SiPAK), Muhammad Akhyar, mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Aceh segera mengambil langkah pengawasan terkait penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) APBA senilai sekitar Rp 6,8 miliar untuk pembiayaan relawan penanganan bencana. Ia menilai polemik tersebut telah melampaui tahap klarifikasi administratif dan membutuhkan pengawasan legislatif yang serius.

Hingga kini, kata dia, DPR Aceh belum menunjukkan sikap pengawasan yang sebanding dengan besarnya anggaran dan kompleksitas persoalan. Menurutnya, penjelasan dari pihak eksekutif terus disampaikan, tetapi belum diimbangi langkah konkret dari lembaga legislatif yang memiliki fungsi pengawasan.

Desakan Pembentukan Pansus

• DPR Aceh tidak boleh bersembunyi di balik klarifikasi eksekutif. Fungsi pengawasan melekat pada DPR Aceh, dan kegagalan menjalankannya akan menjadi preseden buruk bagi tata kelola anggaran di Aceh.
• Akhyar meminta Ketua DPR Aceh segera memanggil Sekretaris Daerah Aceh, M Nasir, selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah serta Kepala Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) sebagai pihak pelaksana kebijakan penggunaan BTT.
• Ia menilai besarnya nilai anggaran, lemahnya kejelasan administratif, serta dampak kebijakan terhadap keuangan publik menuntut pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPRA agar pengawasan dilakukan secara menyeluruh dan terbuka.

Dampak dan Konsekuensi

• Tanpa Pansus, pengawasan hanya akan berhenti pada rapat dan pernyataan. DPRA harus membuktikan bahwa pengawasan bukan sekadar formalitas.
• Akhyar mengingatkan bahwa apabila DPR Aceh tidak segera menggunakan kewenangannya, termasuk membentuk Pansus, publik berhak menilai adanya pembiaran terhadap pengelolaan anggaran yang bermasalah.
• Dalam konteks keuangan publik, pembiaran tersebut dinilai sebagai kegagalan menjalankan mandat konstitusional.

Uji Publik terhadap DPR Aceh

• DPR Aceh sedang diuji secara terbuka. Jika fungsi pengawasan tidak dijalankan, maka wajar jika publik mencurigai ada kepentingan lain di balik polemik ini.