DPR Aceh menilai pengerahan aparatur sipil negara (ASN) oleh Pemerintah Aceh ke lokasi bencana sudah memadai. Anggota DPR Aceh, T Heri Suhadi alias Abu Heri, menyarankan agar langkah selanjutnya difokuskan pada pemberdayaan warga terdampak.

Menurut Abu Heri, setelah dua gelombang relawan ASN diterjunkan, pemerintah seharusnya mulai membuka ruang partisipasi langsung bagi masyarakat. Salah satu skema yang diusulkannya adalah membuka program kerja pembersihan lingkungan di setiap gampong atau desa terdampak bencana.

Skema Kerja untuk Warga

• Program kerja pembersihan lingkungan di setiap gampong atau desa terdampak bencana.
• Warga dapat membersihkan gampong, sekolah, dan fasilitas umum dengan imbalan ongkos kerja.
• Skema ini serupa dengan program cash for work yang diterapkan pasca-tsunami 2004.
• Selain mempercepat pemulihan lingkungan, skema ini dinilai mampu membantu warga yang kehilangan mata pencaharian akibat bencana.

Dampak Ganda

• Beban pemerintah dalam proses pemulihan dapat berkurang.
• Masyarakat terdampak memperoleh penghasilan sekaligus rasa memiliki terhadap proses pemulihan di wilayahnya.

Pengerahan ASN

• Pemerintah Aceh telah mengerahkan sekitar 3.000 ASN relawan ke sejumlah daerah terdampak bencana.
• Pemerintah juga menurunkan sekitar 4.000 ASN untuk membersihkan sekolah-sekolah.

Abu Heri menegaskan, fase berikutnya membutuhkan kebijakan yang lebih menyentuh akar persoalan ekonomi masyarakat. "Gotong royong tetap penting, tapi pemberdayaan warga harus menjadi prioritas," ujarnya.

Pendekatan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

• Pendekatan ini dinilai dapat memberikan dampak ganda.
• Di satu sisi, beban pemerintah dalam proses pemulihan dapat berkurang.
• Di sisi lain, masyarakat terdampak memperoleh penghasilan sekaligus rasa memiliki terhadap proses pemulihan di wilayahnya.

Kesimpulan

Program kerja pembersihan lingkungan yang diusulkan DPR Aceh diharapkan dapat membantu pemulihan ekonomi dan lingkungan pasca-bencana. Skema ini juga dapat mengurangi beban pemerintah dan meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap proses pemulihan.