Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Hasballah, mendesak Pemerintah Pusat untuk melibatkan pengusaha lokal dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) Aceh pascabencana banjir bandang dan tanah longsor pada akhir November 2025. Menurutnya, keterlibatan pengusaha lokal penting agar proses pembangunan kembali wilayah terdampak bencana dapat berjalan inklusif dan memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat setempat.

Hasballah mengingatkan agar pelaksanaan rehab-rekon pascabencana tidak mengulang pengalaman masa lalu, di mana manfaat ekonomi lebih banyak dirasakan pihak luar. Ia juga mengakui bahwa pengusaha lokal memiliki keterbatasan finansial dan teknis, namun tetap memiliki kontribusi penting jika dilibatkan.

Desakan DPRA kepada Pemerintah Pusat

• Melibatkan pengusaha lokal dalam proses rehab-rekon Aceh.
• Menghindari pengalaman masa lalu di mana manfaat ekonomi lebih banyak dirasakan pihak luar.
• Mengakui keterbatasan pengusaha lokal namun tetap melihat kontribusi penting mereka.

Harapan DPRA kepada Kadin dan Perbankan

• Kadin diharapkan berperan aktif memfasilitasi dan mendampingi pengusaha lokal.
• Perbankan diharapkan melakukan relaksasi terhadap pengajuan modal usaha/pembiayaan kepada pengusaha lokal.

Data Saat Ini

• Proses penanganan pascabencana di Aceh saat ini dikerjakan oleh sejumlah perusahaan BUMN, seperti PT Adhi Karya (Persero), PT Nindya Karya (Persero), PT PP (Persero), PT Hutama Karya, dan sejumlah instansi terkait lainnya.

DPRA berharap bahwa dengan melibatkan pengusaha lokal, proses rehab-rekon dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan bagi masyarakat Aceh. Hal ini juga diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi pascabencana dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Kontribusi Pengusaha Lokal

• Sinergi dengan BUMN dalam proses rehab-rekon.
• Pemberian penghargaan (awardnes) terhadap keberlangsungan percepatan rehab-rekon Aceh.

Dengan melibatkan pengusaha lokal, diharapkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat setempat.