Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Tgk Muharuddin, mendesak pemerintah pusat agar terus mendistribusikan kebutuhan logistik dan memberikan perhatian serius terhadap kondisi riil korban bencana banjir dan tanah longsor di Aceh. Ia menegaskan bahwa berakhirnya masa tanggap darurat bencana tingkat provinsi pada Kamis (8/1/2026) mendatang, tidak boleh dijadikan alasan untuk menghentikan distribusi logistik kepada masyarakat terdampak.

Tgk Muharuddin menekankan bahwa penyediaan logistik tidak boleh dihentikan, mengingat masyarakat terdampak masih berada dalam situasi yang sangat memprihatinkan. Keterbatasan logistik dan daya beli masyarakat yang nyaris tidak ada akibat lumpuhnya aktivitas ekonomi pascabencana menjadi perhatian utama.

Kondisi Logistik Saat Ini

• Kekosongan logistik mulai terjadi di sejumlah posko, khususnya di Pos Penghubung Posko Tanggap Darurat Pelabuhan Umum Krueng Geukueh, Aceh Utara.
• Aceh Utara dengan 27 kecamatan dan 852 gampong seluruhnya terdampak bencana, baik secara total maupun sebagian.
• Jumlah penduduk sekitar 630 ribu jiwa membutuhkan pasokan logistik dalam jumlah besar, merata, dan berkelanjutan.

Pola Distribusi yang Diperlukan

• Bahan pokok seperti beras, minyak goreng, dan gula, serta tenda harus menjadi prioritas utama dalam pendistribusian bantuan.
• Skema distribusi saat ini dinilai tidak sebanding dengan luas wilayah terdampak dan waktu tunggu distribusi berikutnya.
• Pendekatan yang lebih manusiawi adalah dengan menyalurkan logistik langsung ke setiap keluarga dalam jumlah yang cukup untuk dua minggu hingga satu bulan ke depan.

Tgk Muharuddin menegaskan bahwa penanganan bencana tidak boleh semata-mata berbasis status dan administrasi, melainkan harus berorientasi pada kebutuhan riil dan martabat hidup masyarakat korban bencana. "Yang terpenting adalah memastikan masyarakat bisa bertahan hidup secara layak sampai kondisi benar-benar pulih," pungkasnya.

Dampak Jangka Panjang

• Rasa aman yang nyata bagi masyarakat terdampak dapat mengurangi ketergantungan pada antrean bantuan harian.
• Proses pemulihan sosial dan ekonomi bisa mulai berjalan jika logistik tersedia untuk dua minggu sampai satu bulan.
• Krisis kemanusiaan baru dapat dihindari dengan pendekatan distribusi logistik yang lebih efisien dan berkelanjutan.