DPRK Aceh Barat Desak Bupati Surati Kemendagri Soal TKD yang Tidak Adil

DPRK Aceh Barat mendesak Bupati Aceh Barat, Tarmizi, untuk segera menyurati Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait keberatan atas alokasi dana Transfer ke Daerah (TKD) yang dibagi oleh Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA). Wakil Ketua II DPRK Aceh Barat, Zulfikar, mempertanyakan dasar pembagian anggaran yang dinilai tidak berpihak pada daerah terdampak bencana, termasuk Aceh Barat.

Zulfikar menilai, jika pengalokasian anggaran mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 55 Tahun 2026, maka Aceh Barat seharusnya menjadi salah satu daerah yang mendapatkan perhatian karena terdampak bencana. Bencana banjir bandang telah menyebabkan kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan, sektor sosial dan ekonomi, serta merusak sedikitnya 123 rumah warga, bahkan ada yang hanyut terbawa arus. Total kerugian akibat bencana tersebut ditaksir mencapai Rp 1,2 triliun. Namun, Aceh Barat justru tidak mendapatkan alokasi TKD, sementara daerah lain seperti Nagan Raya hanya menerima Rp 2 miliar meski mengalami dampak yang juga parah.

Pertanyaan Terhadap Keadilan Anggaran

• Dampak Bencana: Bencana banjir bandang di Aceh Barat menyebabkan kerusakan infrastruktur dan merusak 123 rumah warga, dengan total kerugian mencapai Rp 1,2 triliun.
• Alokasi TKD: Aceh Barat tidak mendapatkan alokasi TKD, sementara Nagan Raya menerima Rp 2 miliar meski juga terdampak bencana.
• Keputusan Menteri Keuangan: Zulfikar mempertanyakan dasar pembagian anggaran yang tidak berpihak pada daerah terdampak bencana.

Langkah DPRK Aceh Barat

• Desakan ke Bupati: DPRK Aceh Barat mendesak Bupati untuk segera menyurati Kemendagri guna meminta evaluasi terhadap alokasi TKD.
• Dukungan Penuh: DPRK Aceh Barat siap memberikan dukungan penuh terhadap langkah yang diambil pemerintah daerah dalam memperjuangkan keadilan anggaran.
• Transparansi dan Keterlibatan: Zulfikar mendorong penyusunan ulang anggaran dilakukan secara lebih transparan dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.