Sejumlah emak-emak di Aceh Tengah yang tergabung dalam Aliansi Perempuan Gayo menggelar unjuk rasa di DPRK Aceh Tengah. Mereka memprotes praktik penagihan utang dari perusahaan pembiayaan yang memberatkan warga terdampak bencana banjir dan longsor.

DPRK Aceh Tengah telah mempertemukan pihak perusahaan keuangan dengan lembaga keuangan untuk membahas relaksasi pembayaran. Namun, beberapa perusahaan pembiayaan seperti MCF, FIF, Mandala, dan Mekar diduga masih melakukan pemungutan angsuran selama masa bencana.

Dampak Penagihan Utang

• Warga terdampak bencana merasa kecewa dengan perilaku perusahaan pembiayaan.
• Perusahaan Mekar sebelumnya sudah sepakat untuk menunda pembayaran angsuran hingga Maret 2026.
• DPRK Aceh Tengah akan memanggil pihak penyedia jasa keuangan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat terdampak.

Respon Perusahaan Pembiayaan

• PNM Agung Utomo menyatakan fokus pada pendampingan dan identifikasi warga yang terdampak bencana.
• MCF, FIF, dan Mandala belum memberikan respon atas kejadian ini.

Kebijakan Relaksasi

• Kebijakan relaksasi berupa perlakuan khusus untuk pembiayaan bagi debitur di daerah bencana alam hidrometeorologi.
• Tidak diperbolehkan adanya penagihan kepada warga yang terdampak bencana.

Langkah Selanjutnya

• DPRK Aceh Tengah akan memanggil pihak penyedia jasa keuangan untuk menemukan titik kesepakatan.
• Perusahaan pembiayaan diharapkan untuk mematuhi kebijakan relaksasi dan memberikan perlindungan bagi masyarakat terdampak bencana.

Dampak Jangka Panjang

• Stabilitas ekonomi warga terdampak bencana perlu diperhatikan.
• Perlindungan masyarakat dari praktik penagihan utang yang memberatkan selama masa bencana.

Nilai Edukasi

• Pentingnya kebijakan relaksasi untuk melindungi masyarakat terdampak bencana.
• Peran DPRK Aceh Tengah dalam memfasilitasi kesepakatan antara perusahaan pembiayaan dan masyarakat.

Kesimpulan

• Emak-emak Aceh Tengah berharap perusahaan pembiayaan dapat mematuhi kebijakan relaksasi dan memberikan perlindungan bagi masyarakat terdampak bencana.
• DPRK Aceh Tengah akan terus berupaya untuk menemukan titik kesepakatan yang adil bagi semua pihak.