Pemerintah Aceh mengembalikan dokumen evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Langsa Tahun Anggaran 2026 karena tidak memenuhi standar peraturan perundang-undangan. Dokumen tersebut dinilai tidak dapat ditindaklanjuti karena penyusunan anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Langsa, Dra. Suhartini, MP.d, menyatakan bahwa evaluasi APBK merupakan hal yang biasa dan bagian dari proses. Namun, Pemko Langsa harus memperbaiki anggaran sebesar Rp 188 miliar dan melakukan efisiensi belanja hingga 70% dari realisasi tahun sebelumnya.

Poin-Poin Penting

• Pengembalian Dokumen: Pemerintah Aceh mengembalikan dokumen APBK Langsa 2026 karena tidak memenuhi standar peraturan perundang-undangan.
• Efisiensi Belanja: Pemko Langsa harus melakukan efisiensi belanja hingga 70% dari realisasi tahun sebelumnya.
• Perampingan OPD: Pemko Langsa melakukan perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengurangi biaya operasional.
• Dampak terhadap Pelayanan Publik: Warga Aceh perlu memahami dampak kebijakan anggaran terhadap pelayanan publik.

Konteks Lokal

Kota Langsa merupakan salah satu kota di Aceh yang memiliki tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemko Langsa harus memastikan bahwa anggaran yang disusun dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta memenuhi standar peraturan perundang-undangan.

Langkah Selanjutnya

Pemko Langsa akan melakukan perbaikan dan penyesuaian terhadap APBK 2026 untuk memastikan bahwa dokumen tersebut memenuhi standar dan dapat dilaksanakan dengan baik. Proses evaluasi akan dilakukan berkali-kali dalam kurun waktu tertentu untuk memastikan kualitas anggaran.

Kesimpulan

Evaluasi APBK Langsa 2026 menunjukkan pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Warga Aceh diharapkan dapat memahami dampak kebijakan anggaran terhadap pelayanan publik dan mendukung upaya Pemko Langsa dalam memperbaiki anggaran.