Pemerintah Aceh menunda penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 untuk fokus menangani dampak banjir bandang dan longsor. Kebijakan ini diambil sambil mengajukan dispensasi waktu kepada pemerintah pusat terkait penundaan proses penetapan. Prioritas saat ini adalah rehabilitasi bencana yang melanda beberapa wilayah di Aceh. Penetapan UMP akan dilakukan setelah situasi darurat terkendali.