Banjir besar yang melanda Aceh Tengah pada akhir 2025 tidak hanya meninggalkan dampak fisik, tetapi juga kontroversi terkait perlakuan terhadap wartawan lokal. Forum Jurnalis Aceh Jakarta (For-JAK) menyayangkan pernyataan Wakil Bupati Aceh Tengah, Muchsin Hasan, yang diduga meminta bawahannya tidak melayani wartawan lokal saat penanganan bencana. Pernyataan tersebut dinilai diskriminatif dan tidak pantas disampaikan oleh seorang pejabat publik.

Ketua For-JAK, Salman Mardira, menegaskan bahwa tidak seharusnya ada pembedaan perlakuan terhadap wartawan lokal maupun nasional dalam akses informasi, terlebih di tengah situasi darurat bencana. Ia menekankan bahwa wartawan lokal memiliki peran strategis dalam peliputan bencana dan pemahaman mendalam terhadap kondisi geografis, sosial, dan budaya masyarakat setempat.

Peran Strategis Wartawan Lokal

• Pemahaman Mendalam: Wartawan lokal memiliki pemahaman yang lebih mendalam terhadap kondisi geografis, sosial, dan budaya masyarakat setempat.
• Jaringan dan Mobilitas: Jaringan dan mobilitas jurnalis lokal di daerah dinilai lebih luas dan intens dalam menjalankan fungsi kontrol sosial.
• Sumber Informasi Utama: Media nasional banyak bergantung pada laporan jurnalis lokal untuk mengetahui perkembangan kondisi di daerah.
• Konsistensi Peliputan: Wartawan lokal konsisten memberitakan Aceh Tengah, mengawal isu-isu publik, serta mendorong kemajuan daerah.

Dampak Pernyataan Wabup Aceh Tengah

• Diskriminasi: Pernyataan Wabup Aceh Tengah dinilai diskriminatif dan tidak pantas.
• Sikap Arogan: Sikap arogan terhadap jurnalis lokal tidak seharusnya ditunjukkan oleh pejabat publik.
• Solidaritas Masyarakat: Derasnya bantuan yang mengalir ke Aceh pascabencana tidak terlepas dari peran media dalam memberitakan kondisi nyata di lapangan.

Salman juga menyoroti bahwa tanpa wartawan lokal, peristiwa besar seperti bencana banjir bandang di Aceh Tengah akan sulit diketahui secara utuh oleh publik nasional maupun internasional. Oleh karena itu, ia menilai sikap arogan terhadap jurnalis lokal tidak seharusnya ditunjukkan oleh seorang pimpinan daerah.