Forum Jurnalis Independen Aceh Selatan (FORJIAS) mengecam keras dugaan praktik pemerasan yang melibatkan oknum lembaga swadaya masyarakat (LSM) sekaligus pimpinan redaksi media online di Aceh Selatan. Dugaan permintaan uang "pengamanan" kepada pelaksana proyek dengan ancaman pemberitaan negatif dinilai sebagai perbuatan tercela dan tidak dapat dibenarkan dalam praktik jurnalistik.

Ketua FORJIAS, Safdar S, menyatakan bahwa tindakan tersebut bukanlah kerja jurnalistik, melainkan pemerasan. FORJIAS menegaskan bahwa kebebasan pers harus dijalankan secara profesional dan beretika sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

Dampak dan Desakan

• Dugaan pemerasan dinilai menciderai marwah pers dan merusak kepercayaan publik terhadap profesi jurnalis.
• FORJIAS mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk segera mengusut tuntas kasus ini secara transparan dan profesional.
• Korban lainnya didorong untuk melaporkan dugaan pemerasan ke FORJIAS atau lembaga wartawan lainnya di Aceh Selatan.

Imbauan dan Pelajaran

• FORJIAS mengimbau seluruh insan pers di Aceh Selatan untuk menjaga integritas, profesionalisme, dan mematuhi Kode Etik Jurnalistik.
• Kritik dan kontrol sosial harus dilakukan melalui karya jurnalistik yang berimbang dan faktual, bukan dengan cara-cara intimidatif.
• Kasus ini diharapkan menjadi pelajaran bersama bahwa pers adalah pilar demokrasi, bukan alat pemerasan.

FORJIAS menekankan pentingnya efek jera agar dunia pers tidak terus dinodai oleh oknum-oknum yang menyalahgunakan profesi. Kasus ini menjadi perhatian serius bagi seluruh insan pers di Aceh Selatan untuk menjaga kepercayaan publik dan marwah profesi jurnalistik.

Dengan adanya dugaan pemerasan ini, FORJIAS berharap bahwa aparat penegak hukum dapat bertindak tegas dan transparan dalam menyelesaikan kasus ini. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebebasan pers tetap dijaga dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.

FORJIAS juga mengajak seluruh masyarakat Aceh Selatan untuk mendukung upaya pemberantasan praktik pemerasan dan menjaga integritas pers sebagai pilar demokrasi. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap media dapat tetap terjaga dan profesi jurnalistik dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kode etik yang berlaku.