Gaji sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan hingga kini belum dicairkan. Kondisi tersebut berlangsung hingga Rabu, 7 Januari 2026, dan menimbulkan keresahan di kalangan pegawai.

Ratna (bukan nama sebenarnya), salah seorang ASN Pemkab Aceh Selatan, mengatakan keterlambatan pencairan gaji kali ini berbeda dari biasanya. Menurutnya, gaji ASN umumnya sudah diterima paling lambat pada tanggal 5 setiap bulan.

Dampak Keterlambatan Gaji

• Gaji belum cair hingga 7 Januari 2026, berbeda dari biasanya yang diterima paling lambat tanggal 5.
• Pegawai resah karena gaji merupakan sumber penghidupan utama bagi keluarga mereka.
• Produktivitas kerja dan pelayanan publik berpotensi terganggu akibat keresahan ini.

Harapan Pegawai

• Klarifikasi resmi dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Selatan mengenai penyebab keterlambatan.
• Keterbukaan dari pemerintah mengenai proses pencairan anggaran penggajian.
• Jaminan waktu pencairan gaji untuk menghindari keresahan yang berlarut-larut.

Ratna berharap pemerintah daerah segera memberikan penjelasan resmi dan memastikan waktu pencairan gaji ASN. Ia menekankan pentingnya transparansi dari instansi terkait agar keresahan di kalangan pegawai tidak berlarut-larut dan tidak berdampak pada kinerja pelayanan publik.

Hingga berita ini ditayangkan, upaya konfirmasi kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Selatan masih dilakukan untuk memperoleh penjelasan terkait keterlambatan pencairan gaji ASN tersebut.

Dengan adanya keterbukaan dan klarifikasi dari pemerintah, diharapkan keresahan di kalangan ASN dapat segera teratasi dan produktivitas kerja tetap terjaga. Pegawai juga berharap bahwa masalah ini tidak akan berulang di masa mendatang, sehingga mereka dapat menjalankan tugas dengan tenang dan fokus pada pelayanan publik yang optimal.

Keterlambatan gaji ASN di Aceh Selatan menjadi perhatian serius, mengingat dampaknya yang langsung dirasakan oleh pegawai dan keluarga mereka. Transparansi dan komunikasi yang baik dari pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalah ini dengan cepat dan efektif.