Aceh Desak Pemerintah Pusat Keruk Kualus demi Nelayan dan Anti Banjir

Pengerukan Kualus di Aceh Demi Nelayan dan Anti Banjir

Gubernur Aceh Muzakir Manaf meminta pemerintah pusat mempercepat pengerukan sejumlah kuala sungai di Aceh untuk menjaga aliran air dan kelangsungan aktivitas nelayan. Langkah ini diambil menjelang musanewan yang dihadapi masyarakat pesisir dan pedalaman, termasuk dampak banjir 2025 yang masih menyisakan jembatan rusak.

Konteks Lokal dan Prioritas

• Kondisi kuala yang terganggu dianggap ancaman serius karena bisa menyebabkan banjir jika aliran air dari hulu tersumbat, berdampak langsung pada nelayan di Aceh yang harus menunggu air pasang.
• Ribuan warga di beberapa wilayah pedalaman tetap menggunakan rakit menyebrang sungai akibat hancurnya jembatan pasca banjir November 2025.
• Pemerintah Aceh menghitung kebutuhan anggaran Rp40 triliun untuk pemulihan infrastruktur, namun dana saat ini belum cukup mencakup rekonstruksi jembatan dan jalan.
• Musrenbang RKPA 2027 dijelaskan sebagai forum menyelaraskan program nasional agar bantuan pusat lebih tepat sasaran kepada UMKM, nelayan, dan keluarga terdampak, dengan fokus pada pemulihan pascabencana.

Proses dan Harapan

Mualem menyatakan sudah berupaya mendapatkan izin Kementerian Kelautan untuk segera menangani kuala, serta menekankan pentingnya pencegahan bencana dengan pembangunan yang tangguh dan berkelanjutan demi keamanan masyarakat.