BANDA ACEH - Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh, Askhalani, mempertanyakan transparansi realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT) Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2025 yang digunakan untuk penanganan bencana hidrometeorologi.

“Realisasi BTT ini tidak diketahui secara rinci digunakan untuk apa saja dan di wilayah mana. Akses informasinya sangat tertutup,” kata Askhalani kepada AJNN pada Kamis, 8 Januari 2026.

Pertanyaan Terhadap Transparansi

• Realisasi BTT: Pemerintah Aceh telah merealisasikan BTT sebesar Rp 71.490.612.745 untuk penanganan bencana hidrometeorologi.
• Ketertutupan Informasi: Akses informasi mengenai penggunaan BTT sangat terbatas, menimbulkan pertanyaan mengenai peruntukan dana.
• Permintaan Audit: GeRAK Aceh meminta BPK RI untuk melakukan audit khusus guna memastikan penggunaan anggaran yang tepat dan akuntabel.

Penggunaan Dana BTT

• Penanganan Darurat: Dana digunakan untuk evakuasi korban dan penyediaan logistik pengungsian.
• Pelayanan Kesehatan: BTT juga dialokasikan untuk pelayanan kesehatan bagi korban bencana.
• Pemulihan Infrastruktur: Pemulihan awal infrastruktur yang terdampak bencana menjadi salah satu prioritas penggunaan dana.

Dampak dan Kekhawatiran

• Ketidakpastian Publik: Ketertutupan informasi menimbulkan kekhawatiran publik mengenai transparansi penggunaan dana.
• Permintaan Akuntabilitas: GeRAK Aceh menekankan pentingnya akuntabilitas dalam penggunaan anggaran negara.

Dengan realisasi BTT yang mencapai Rp 71,49 miliar, diharapkan penggunaan dana dapat diawasi secara transparan dan akuntabel untuk kepentingan masyarakat Aceh yang terdampak bencana hidrometeorologi.

Langkah Selanjutnya

• Audit BPK RI: GeRAK Aceh berharap BPK RI segera melakukan audit khusus untuk memastikan penggunaan dana BTT sesuai dengan peruntukannya.
• Transparansi Pemerintah: Pemerintah Aceh diharapkan dapat membuka akses informasi mengenai realisasi BTT untuk meningkatkan kepercayaan publik.