Puluhan mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Pemuda Bersatu (GMPB) Peduli Bencana berdemo di depan Kantor Bupati Aceh Tenggara, Kutacane, Rabu (14/1/2026). Mereka menuntut audit dana bencana sebesar Rp 4 miliar yang diberikan Presiden Prabowo Subianto untuk penanganan banjir bandang pada 27 November 2025.

Para pendemo menyoroti penanganan bencana yang dinilai kurang maksimal, termasuk ketersediaan tenda pengungsian yang tidak memadai. Mereka menolak berdialog dengan Sekda Aceh Tenggara, Yusrizal ST, yang menyatakan Bupati Agara sedang berada di luar kota.

Sorotan Aksi Demo

• Tuntutan Audit: Mahasiswa mendesak audit dana bencana Rp 4 miliar dan sumber bantuan lainnya.
• Penanganan Bencana: Pendemo menyoroti kurangnya tenda pengungsian, membuat korban banjir menumpang di rumah famili dan fasilitas umum.
• Penolakan Dialog: Pendemo menolak bertemu Sekda dan menuntut kehadiran Bupati Agara.
• Dukungan Luas: Aksi melibatkan berbagai elemen mahasiswa dari dalam dan luar Aceh, termasuk IPMAT, HMI, dan BEM dari berbagai institusi.

Respon Pemerintah

Sekda Aceh Tenggara, Yusrizal ST, menyatakan bahwa Pemkab Aceh Tenggara telah bekerja maksimal dalam penanganan bencana selama 14 hari tanggap darurat dan tiga bulan pemulihan. Ia juga menyatakan bahwa dana sebesar Rp 1,7 miliar telah direalisasikan oleh BPBD Aceh Tenggara kepada OPD dan penerima bantuan.

Namun, Yusrizal ST tidak mengetahui secara pasti apakah dana tersebut berasal dari anggaran BTT atau sumber bantuan Presiden Prabowo Subianto. Ia menyarankan untuk bertanya kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Tenggara, Syukur Selamat Karo-karo.

Aksi demo ini berlangsung hingga pukul 18.00 WIB, dengan pendemo bergiliran berorasi dan membakar ban bekas serta mercon sebagai bentuk kekecewaan mereka. Aparat kepolisian dan Satpol PP mengamankan jalannya aksi dan rekayasa lalu lintas untuk menjaga ketertiban.

Dampak dan Harapan

Aksi ini mencerminkan kekhawatiran masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas dana bencana. Mahasiswa berharap audit dapat dilakukan untuk memastikan dana digunakan dengan tepat dan efektif untuk pemulihan pasca bencana di Aceh Tenggara.