Puluhan mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Pemuda Bersatu (GMPB) Peduli Bencana berdemo ke Kantor Bupati Aceh Tenggara, Rabu (14/1/2026). Mereka menuntut audit terhadap anggaran bencana sebesar Rp 4 miliar yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Demonstrasi ini dipicu oleh ketidakpuasan terhadap penanganan bencana banjir bandang di Aceh Tenggara, termasuk ketiadaan tenda pengungsian yang memaksa warga terdampak menumpang di rumah keluarga dan fasilitas umum.

Sekda Aceh Tenggara, Yusrizal ST, menyatakan kesediaan untuk diaudit anggaran tersebut. Namun, demonstrasi berakhir tanpa pertemuan dengan Bupati Agara Salim Fakhry yang sedang dinas ke luar kota. Massa menolak penjelasan dari Sekda dan terus berorasi hingga pukul 18.00 WIB.

Sorotan Demonstrasi

• Tuntutan Audit: Mahasiswa menuntut audit terhadap anggaran bencana sebesar Rp 4 miliar yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto.
• Ketiadaan Tenda Pengungsian: Warga terdampak bencana banjir bandang di Aceh Tenggara terpaksa menumpang di rumah keluarga dan fasilitas umum karena ketiadaan tenda pengungsian.
• Penolakan Penjelasan: Massa menolak penjelasan dari Sekda Yusrizal ST dan terus berorasi hingga sore hari.
• Kesediaan Audit: Sekda Aceh Tenggara menyatakan kesediaan untuk diaudit anggaran bencana, namun demonstrasi berakhir tanpa pertemuan dengan bupati.

Penanganan Bencana

• Anggaran Realisasi: Sekda menyatakan bahwa anggaran sebesar Rp 1,7 miliar sudah direalisasikan oleh BPBD kepada OPD dan penerima bantuan.
• Tanggapan Pemkab: Pemkab Aceh Tenggara menyatakan telah bekerja maksimal dalam mengatasi bencana banjir dan banjir bandang selama 14 hari tanggap darurat dan transisi pemulihan pasca bencana selama tiga bulan ke depan.
• Mekanisme Dana: Sekda menyatakan bahwa mekanisme dana tersebut diketahui oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD).

Demonstrasi ini mencerminkan kekhawatiran masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas penanganan bencana di Aceh Tenggara.