Banjir besar yang melanda Aceh Tamiang pada November 2025 lalu meninggalkan dampak yang signifikan, salah satunya adalah tersebarnya kayu gelondongan di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Tamiang–Langsa. Kayu-kayu ini diduga berasal dari kawasan hutan dan diperkirakan mencapai puluhan ribu meter kubik, tersebar dari Kecamatan Simpang Jernih di Aceh Timur hingga Lesten Pinning di Kabupaten Gayo Lues.

Lembaga Advokasi Hutan Lestari (LembAHtari) mendesak Gubernur Aceh untuk segera membentuk tim khusus guna mengidentifikasi dan mendata kayu gelondongan tersebut. Desakan ini didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor 863 Tahun 2025, yang menetapkan kayu hanyutan untuk dimanfaatkan dalam rehabilitasi pascabanjir.

Pentingnya Pendataan Kayu Gelondongan

• Jumlah dan Jenis Kayu: Pendataan diperlukan untuk mengetahui secara jelas jenis kayu, jumlah, serta kubikasi kayu gelondongan yang tersebar di wilayah terdampak.
• Transparansi dan Partisipasi Publik: Proses identifikasi dan pendataan diharapkan dilakukan secara terbuka dan melibatkan publik untuk memastikan akuntabilitas.
• Pencegahan Penyalahgunaan: Masyarakat, khususnya warga yang rumahnya rusak akibat hantaman gelondongan kayu, diajak untuk ikut melakukan pemantauan agar oknum mafia kayu tidak memanfaatkan situasi bencana.

Dampak dan Langkah Selanjutnya

• Rehabilitasi Pascabanjir: Kayu gelondongan yang didata akan dimanfaatkan dalam upaya rehabilitasi pascabanjir bandang.
• Keterlibatan Masyarakat: Partisipasi masyarakat dalam pemantauan diharapkan dapat mencegah penyalahgunaan kayu oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
• Urgensi Pendataan: Hingga saat ini, telah berlalu 47 hari pascabanjir, dan LembAHtari menekankan pentingnya segera membentuk tim pendataan untuk menghindari keterlambatan dalam proses rehabilitasi.

Dengan adanya pendataan yang akurat dan transparan, diharapkan proses rehabilitasi pascabanjir dapat berjalan dengan efektif dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Aceh Tamiang.