Banjir besar yang melanda Aceh Utara tidak hanya menyebabkan kerusakan fisik, tetapi juga berdampak serius pada kondisi ekonomi masyarakat, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pensiunan. Banyak ASN kehilangan rumah, harta benda, dan usaha sampingan, yang memengaruhi kemampuan mereka dalam memenuhi kewajiban kredit secara normal.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Aceh, Haji Uma, meminta Bank Aceh Syariah (BAS) untuk memberikan kebijakan relaksasi kredit bagi ASN dan pensiunan yang terdampak banjir. Ia menegaskan bahwa sebagai bank milik daerah yang mengusung prinsip syariah, BAS perlu mengkaji kemungkinan penerapan relaksasi atau keringanan kredit secara terbatas dan selektif.

Dampak Banjir pada ASN

• Kerugian Materiil: Banyak ASN kehilangan rumah, kendaraan, dan usaha sampingan akibat banjir.
• Beban Ekonomi: Penghasilan ASN tetap, tetapi beban hidup meningkat drastis karena kerusakan yang ditimbulkan banjir.
• Kewajiban Kredit: Cicilan kredit tetap berjalan meskipun kondisi ekonomi ASN terdampak banjir.

Langkah Haji Uma

• Koordinasi dengan OJK: Haji Uma telah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Aceh terkait implementasi POJK Nomor 19 Tahun 2022.
• Aspirasi Masyarakat: Ia telah menerima banyak aspirasi dari ASN debitur Bank Aceh Syariah yang mengeluhkan belum adanya kebijakan relaksasi kredit.
• Dorongan kepada Pemerintah: Haji Uma mendorong Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota untuk duduk bersama manajemen bank guna merumuskan kebijakan solutif.

Harapan dan Solusi

• Relaksasi Kredit: Haji Uma berharap BAS dapat memberikan relaksasi kredit bagi ASN dan pensiunan terdampak banjir.
• Penguatan Permodalan: Ia juga mendorong penguatan permodalan BAS agar relaksasi kredit dapat diterapkan tanpa mengganggu kesehatan bank.
• Pemulihan Ekonomi: Kebijakan ini diharapkan dapat membantu pemulihan ekonomi korban bencana tanpa membebani mereka lebih lanjut.

Haji Uma menegaskan bahwa semangat kebijakan ini adalah untuk membantu masyarakat bangkit kembali dari dampak bencana. Ia berharap kebijakan yang diambil nantinya benar-benar berorientasi pada pemulihan ekonomi korban bencana.