News
24 Desa di Aceh Tengah Masih Terisolir Hampir Dua Bulan Pascabencana
1 hari yang lalu
Hampir dua bulan pascabencana banjir dan longsor yang melanda Aceh pada akhir November 2025, sebanyak 24 desa di Kabupaten Aceh Tengah masih terisolir. Kerusakan jalan dan jembatan belum sepenuhnya tertangani, sehingga ribuan warga masih mengalami keterbatasan akses dan mobilitas.
Juru Bicara Posko Penanganan Bencana Banjir dan Longsor Aceh, Murthalamuddin, menyebutkan bahwa desa-desa terisolir tersebut tersebar di lima kecamatan, yakni Bintang, Ketol, Silih Nara, Rusip Antara, dan Linge. Total penduduk terdampak mencapai 10.914 jiwa.
Desa-desa Terisolir
- Kecamatan Bintang: Desa Serule dengan 582 jiwa terdampak. Akses menuju desa tersebut belum dapat dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat akibat timbunan longsor.
- Kecamatan Ketol: Sembilan desa terdampak meliputi Bergang, Karang Ampar, Pantan Reduk, Serempah, Bah, Bintang Pepara, Buge Ara, Kekuyang, dan Burlah, dengan total penduduk terdampak mencapai 4.951 jiwa. Sebagian desa sudah bisa dilalui kendaraan roda dua, namun kendaraan roda empat masih belum dapat melintas.
- Kecamatan Silih Nara: Dua desa, yakni Terang Engon dan Bius Utama Dusun Gantung Langit, masih terisolir dengan jumlah penduduk terdampak sebanyak 254 jiwa. Akses menuju kedua desa tersebut tidak dapat dilalui baik roda dua maupun roda empat akibat putusnya Jembatan Mulie dan Jembatan Gantung Langit.
- Kecamatan Rusip Antara: Terdapat lima desa yang masih terisolir, yaitu Pilar Jaya, Pilar Weh Kiri, Tirmiara, Mekar Maju, dan Arul Pertik, dengan total penduduk terdampak mencapai 2.765 jiwa.
- Kecamatan Linge: Tujuh desa dilaporkan masih terisolir, meliputi Linge, Kute Reje, Delung Sekinel, Jamat, Reje Payung, Penarun, dan Umang. Jumlah penduduk terdampak di wilayah ini mencapai 2.362 jiwa. Keterisolasian umumnya disebabkan putusnya Jembatan Kala Ili serta longsor di sejumlah titik jalan.
Penanganan Pemerintah
Pemerintah daerah terus melakukan penanganan darurat dan pemulihan akses ke wilayah terisolir, termasuk pembukaan jalur darat sementara serta perbaikan infrastruktur yang rusak. Penanganan dilakukan secara bertahap agar akses masyarakat kembali normal, meski membutuhkan waktu karena kondisi geografis dan tingkat kerusakan yang cukup berat.
