Harga tiket pesawat menuju Aceh kembali menjadi sorotan setelah Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, mengeluhkan mahalnya biaya penerbangan ke daerah tersebut. Dalam rapat antara DPR dan pemerintah di Banda Aceh, Sabtu (10/1/2026), Budi mengungkapkan bahwa relawan Kemenkes harus masuk melalui Malaysia karena tiket pesawat lebih murah. Situasi ini tidak hanya menunjukkan masalah akses transportasi, tetapi juga mencerminkan ketidakadilan dalam kebijakan penerbangan nasional.

Mahalnya tiket pesawat ke Aceh bukanlah masalah baru. Pada April 2022, harga tiket pesawat rute Jakarta–Aceh pernah mencapai Rp 9,6 juta, angka yang fantastis dan menjadi perbincangan luas di media sosial. Kini, keluhan serupa kembali muncul, bahkan membuat seorang menteri harus mengirim relawan melalui negara tetangga. Ironisnya, relawan dari Indonesia yang ingin membantu korban banjir dan longsor di Aceh justru disalahpahami sebagai relawan asing.

Dampak Mahalnya Tiket Pesawat

• Relawan kesulitan masuk: Mahalnya tiket pesawat membuat relawan Kemenkes harus mencari alternatif rute melalui Malaysia, yang lebih murah.
• Terhambatnya logistik: Akses transportasi yang mahal berdampak pada terhambatnya distribusi logistik, termasuk bantuan untuk korban bencana.
• Warga Aceh terkungkung: Warga Aceh sendiri merasa terkungkung karena biaya transportasi yang tinggi, membatasi mobilitas dan akses ke layanan penting.
• Pembangunan tidak merata: Mahalnya tiket pesawat ke Aceh menghambat pemerataan pembangunan, karena akses ke daerah tersebut menjadi terbatas.

Tanggung Jawab Pemerintah

Menteri Kesehatan telah meminta agar relawan Kemenkes mendapat harga khusus untuk tiket pesawat. Namun, solusi ini hanya menjawab masalah sementara. Yang dibutuhkan adalah kebijakan yang menjamin harga tiket ke Aceh tetap terjangkau. Pemerintah harus meninjau ulang regulasi penerbangan, membuka lebih banyak rute, memberi insentif bagi maskapai penerbangan, atau bahkan menghadirkan subsidi khusus untuk penerbangan ke daerah yang sulit dijangkau.

Tanpa langkah konkret, keluhan akan terus berulang, dan Aceh akan tetap menjadi "wilayah mahal" dalam peta transportasi nasional. Sudah saatnya pemerintah menjawab pertanyaan ini dengan tindakan nyata, karena harga tiket ke Aceh bukan sekadar angka di layar penjualan, melainkan simbol kehadiran negara bagi rakyatnya.