Banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh pada 26 November 2025 kembali mengingatkan pentingnya peran hutan adat mukim dalam menjaga ekologi. Sistem pengelolaan hutan berbasis adat ini telah terbukti efektif dalam melindungi lingkungan dan mencegah bencana.

Hutan adat mukim di Aceh bukan hanya sekadar kawasan hutan, tetapi juga merupakan bagian dari sistem sosial dan budaya masyarakat adat. Sistem ini memiliki aturan yang jelas mengenai pemanfaatan hutan dan sanksi adat bagi pelanggar, yang telah terbukti efektif dalam menjaga keberlanjutan hutan.

Peran Hutan Adat Mukim dalam Menjaga Ekologi

• Pengelolaan Hutan yang Berkelanjutan: Hutan adat mukim di Aceh dibagi menjadi beberapa kawasan, seperti hutan larangan, hutan cadangan, dan hutan kelola. Setiap kawasan memiliki aturan yang jelas mengenai pemanfaatan dan sanksi adat bagi pelanggar.

• Minim Konflik: Sistem pengelolaan hutan adat mukim di Aceh relatif minim konflik. Batas wilayah mukim umumnya jelas secara sosial dan historis, dan sengketa diselesaikan melalui mekanisme adat yang telah mapan.

• Benteng Ekologis: Hutan adat mukim berfungsi sebagai penyangga pangan, sumber air, dan benteng ekologis yang melindungi wilayah hilir dari bencana. Keberadaannya telah terbukti memperlambat dan menghambat daya rusak lingkungan.

Tantangan dalam Pengakuan Hutan Adat

• Proses Birokratis: Pengakuan hutan adat oleh negara sering kali terhambat oleh proses administrasi yang panjang dan birokratis. Hal ini membuat pengakuan hutan adat sering berhenti pada tataran prosedural.

• Kurangnya Keberanian Politik: Negara masih belum sepenuhnya mengakui dan mempercayai peran masyarakat adat dalam menjaga hutan. Pengakuan hutan adat sering kali dibingkai dalam logika kecurigaan dan paradigma sentralistik.

• Kriminalisasi Aktivitas Adat: Dalam beberapa kasus, aktivitas yang secara adat dibenarkan justru berujung pada kriminalisasi. Hal ini menunjukkan bahwa negara masih belum sepenuhnya memahami dan menghormati sistem pengelolaan hutan adat.

Solusi dan Harapan ke Depan

• Pengakuan dan Perlindungan: Negara perlu mengakui dan melindungi hutan adat mukim sebagai bagian dari sistem pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Pengakuan ini harus diikuti dengan tindakan nyata, bukan hanya sekadar prosedural.

• Pemberdayaan Masyarakat Adat: Masyarakat adat perlu diberdayakan dan diberikan ruang untuk mengelola hutannya sendiri. Hal ini akan memperkuat kohesi sosial dan rasa tanggung jawab kolektif terhadap lingkungan.

• Kerjasama dengan Negara: Negara dan masyarakat adat perlu bekerja sama dalam menjaga dan mengelola hutan. Negara dapat berperan sebagai pengawas, pembina, dan penjamin keberlanjutan, sementara masyarakat adat dapat berperan sebagai mitra strategis dalam menjaga hutan.

Hutan adat mukim di Aceh telah terbukti efektif dalam menjaga ekologi dan mencegah bencana. Pengakuan dan perlindungan terhadap hutan adat oleh negara akan memperkuat sistem pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan mencegah kerusakan lingkungan di masa depan.