Pernyataan Wakil Bupati Aceh Tengah, Muchsin Hasan, yang merendahkan peran wartawan lokal saat penanganan bencana banjir bandang dan longsor akhir 2025, terus menuai sorotan dan kritik dari berbagai kalangan. Ucapan tersebut disampaikan Muchsin kepada bawahannya saat situasi darurat bencana, Senin malam, 1 Desember 2025, di Posko Utama Penanganan Bencana, Kompleks Setdakab Aceh Tengah.

Dalam arahannya, Muchsin meminta agar wartawan lokal tidak perlu dilayani dan pelayanan difokuskan kepada wartawan nasional. Pernyataan itu hingga kini dinilai kontroversial dan memicu reaksi keras, termasuk dari Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Badan Reaksi Cepat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (DPW Baret ICMI) Aceh, Zam Zam Mubarak. Ia menyebutkan pernyataan Wakil Bupati tersebut sebagai sebuah blunder serius.

Kritik dan Reaksi

• Zam Zam Mubarak dari ICMI menyebut pernyataan Muchsin sebagai blunder serius, terutama diucapkan saat Aceh Tengah dilanda bencana banjir bandang dan tanah longsor.
• Peran Media Lokal: Media lokal memiliki posisi krusial karena berada paling dekat dengan masyarakat terdampak. Selain menyampaikan informasi penting terkait bantuan, media lokal juga berperan mengawasi kinerja pemerintah dan lembaga terkait selama penanganan bencana.
• Dampak Pernyataan: Jika pemberitaan lemah atau dibatasi, dampaknya langsung terasa pada penanganan bencana. Karena itu, peran media seharusnya dioptimalkan, bukan justru dilemahkan.

Harapan ke Depan

• Zam Zam Mubarak meminta semua pihak, khususnya pemerintah daerah, agar menghargai tugas dan tanggung jawab jurnalis, terutama di tengah kondisi darurat.
• Fasilitas Pendukung: Semestinya saat bencana, pemerintah justru mengedepankan peran jurnalis. Berikan fasilitas pendukung seperti akses internet agar informasi cepat tersampaikan ke publik luas.

Pernyataan Muchsin Hasan tersebut telah memicu kemarahan kalangan wartawan di Aceh Tengah. Ucapan yang disampaikan menggunakan istilah berbahasa Gayo itu dinilai diskriminatif dan mencederai kebebasan pers.