Anggota DPR RI asal Aceh, Ilham Pangestu, mengkritik respons sejumlah kementerian dalam penanganan dampak banjir dan longsor di Aceh. Ia menilai kehadiran pejabat negara di daerah bencana belum diikuti langkah konkret pemulihan, terutama bagi nelayan, petani, dan penambak.

Ilham mencontohkan kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) ke Kota Langsa, Aceh, yang dinilai hanya berfokus pada pembagian bantuan di wilayah perkebunan, bukan pada sektor nelayan dan tambak yang terdampak parah. Ia juga menyoroti lemahnya pengawasan hutan oleh Kementerian Kehutanan yang memperparah bencana.

Kritikan Terhadap Kementerian

• Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP): Tidak mengunjungi desa nelayan dan tambak yang rusak di Kota Langsa, meskipun masyarakat nelayan menunggu langkah nyata dari kementerian.

• Kementerian Kehutanan: Lemahnya pengawasan hutan dan jarangnya patroli di Taman Nasional Gunung Leuser menyebabkan penambangan liar yang memperparah bencana.

• Kementerian Pertanian: Sawah-sawah tertutup sedimen lumpur dengan ketebalan tinggi, memerlukan waktu sekitar enam bulan untuk dipulihkan.

Masalah Relokasi Hunian Tetap

Ilham juga menyoroti masalah relokasi hunian tetap (huntap) bagi korban bencana. Ia menilai relokasi permukiman berdampak langsung terhadap mata pencaharian masyarakat, karena jarak antara hunian baru dan lahan pertanian atau perkebunan menjadi lebih jauh.

Desakan untuk Aksi Nyata

Ilham mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah nyata dan terukur dalam penanganan pascabencana di Aceh. Ia menekankan bahwa masyarakat membutuhkan aksi konkret, bukan acara seremonial yang hanya berfokus pada pembagian bantuan dan selfie.

"Kita perlu aksi sekarang, bukan banyak acara seremonial," ujar Ilham, menegaskan pentingnya langkah cepat dan tepat dalam pemulihan pascabencana di Aceh.

Dengan kondisi yang masih memprihatinkan, masyarakat Aceh, terutama nelayan, petani, dan penambak, menunggu langkah nyata dari pemerintah untuk memulihkan kehidupan mereka pascabencana.