Kantor Imigrasi Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, berhasil merealisasikan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp8,2 miliar di tahun 2025. Capaian ini setara dengan 131,54 persen dari target yang telah ditetapkan, berkat penerbitan 7.829 dokumen keimigrasian dan 655 pelayanan izin tinggal.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Meulaboh, Nicky Avry Muchelly, menyatakan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil kerja sama dan dedikasi seluruh jajaran pegawai serta dukungan masyarakat yang mematuhi prosedur dan persyaratan yang berlaku.

Capaian dan Pelayanan

• PNBP terealisasi: Rp8,2 miliar (131,54% dari target)
• Dokumen keimigrasian diterbitkan: 7.829
• Izin tinggal diterbitkan: 655
• Target dokumen keimigrasian: 7.000
• Target izin tinggal: 500

Penegakan Hukum

• Deportasi: 10 kegiatan
• Tindakan administrasi keimigrasian: 44 Hari

Inovasi dan Komitmen

Kantor Imigrasi Meulaboh berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui inovasi berkelanjutan, pengawasan keimigrasian yang kuat, dan pemanfaatan teknologi informasi. Hal ini bertujuan untuk memberikan pelayanan keimigrasian yang prima, profesional, dan berintegritas kepada masyarakat Aceh Barat.

Nicky Avry Muchelly menambahkan bahwa penegakan hukum keimigrasian merupakan fungsi strategis dalam menjaga kedaulatan negara, keamanan nasional, serta ketertiban umum. Melalui penegakan hukum yang tegas, terukur, dan berkeadilan, Kantor Imigrasi Meulaboh berupaya menjaga stabilitas dan keamanan di wilayah Aceh Barat.

Dengan capaian ini, Imigrasi Meulaboh menunjukkan dedikasi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, sambil menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Aceh Barat. Pelayanan berbasis teknologi informasi juga turut berkontribusi dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan keimigrasian.

Dampak Jangka Panjang

• Peningkatan pelayanan publik: Inovasi dan teknologi informasi meningkatkan kualitas pelayanan
• Keamanan dan ketertiban: Penegakan hukum keimigrasian yang tegas menjaga stabilitas wilayah
• Dukungan masyarakat: Kepatuhan masyarakat terhadap prosedur dan persyaratan meningkatkan efektivitas pelayanan