PWI Kabupaten Pidie mendesak Pemerintah Kabupaten Pidie untuk lebih transparan dalam pengelolaan anggaran daerah, khususnya Belanja Tak Terduga (BTT) yang digunakan untuk penanganan darurat banjir bandang. Ketua PWI Pidie, Firman Zubir, menyatakan bahwa masyarakat berhak mengetahui penggunaan dana tersebut, mengingat BTT merupakan bagian dari pengelolaan anggaran negara dan digunakan untuk tanggap darurat bencana.

BPBD Pidie telah menarik dana BTT sebesar Rp 6,5 miliar sejak masa tanggap darurat ditetapkan pada 27 November 2025. Namun, hingga akhir Desember 2025, hanya Rp 5,4 miliar yang digunakan untuk penanganan darurat, sementara sisanya sebanyak Rp 1,1 miliar disetor ke Bendahara Umum Daerah (BUD).

Poin Penting

• Rp 6,5 miliar dana BTT ditarik BPBD Pidie untuk tanggap darurat banjir bandang.
• Hanya Rp 5,4 miliar yang digunakan untuk penanganan darurat.
• Rp 1,1 miliar disetor ke BUD.
• PWI Pidie mendesak Pemkab Pidie untuk memberikan laporan detail penggunaan dana BTT.
• Masyarakat berhak mengetahui penggunaan dana BTT untuk memastikan tepat sasaran.

PWI Pidie berharap Pemkab Pidie dapat memberikan laporan detail penggunaan dana BTT agar masyarakat dapat memastikan bahwa dana tersebut digunakan dengan tepat dan sesuai dengan kebutuhan darurat bencana banjir bandang di Pidie.

Dampak Jangka Panjang

Transparansi penggunaan dana BTT dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemkab Pidie dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat, khususnya dalam penanganan bencana dan pemulihan pasca-bencana.

Nilai Edukasi

Masyarakat diajak untuk memahami pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah, khususnya dalam situasi darurat bencana. Hal ini dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana publik.

Konteks Aceh

Pidie merupakan salah satu kabupaten di Aceh yang sering terdampak bencana alam, seperti banjir bandang. Transparansi penggunaan dana BTT sangat penting untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efektif dan efisien dalam penanganan bencana dan pemulihan pasca-bencana.