Banjir yang melanda Aceh meninggalkan dampak besar pada sektor pendidikan. Sekolah-sekolah rusak, proses belajar mengajar terganggu, dan trauma psikologis dialami oleh siswa dan guru. Dalam situasi ini, Murthalamuddin, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Aceh, mengambil langkah cepat untuk memulihkan pendidikan dengan membersihkan sekolah dan melakukan pendataan kerusakan secara menyeluruh.

Pemulihan pendidikan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pemulihan psikososial dan pemenuhan hak peserta didik dan guru. Murthalamuddin menekankan pentingnya kebijakan yang berpihak pada rakyat dan transparan, serta menolak praktik pungutan liar dalam proses penyerahan Surat Keputusan (SK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Langkah-Langkah Pemulihan Pendidikan

• Pembersihan Sekolah: Sekolah-sekolah dibersihkan secara manual oleh guru dan warga, serta dengan bantuan alat berat. Proses ini merupakan sinyal bahwa negara masih hadir dan peduli terhadap pendidikan.
• Pendataan Kerusakan: Setiap ruang kelas, meja, kursi, papan tulis, hingga sarana pendukung pembelajaran dicatat untuk memastikan kebijakan yang baik berdasarkan data yang jujur.
• Pendampingan Psikososial: Trauma yang dialami oleh siswa dan guru ditangani dengan pendampingan psikososial untuk memastikan sekolah kembali menjadi tempat yang memberi rasa tenang.
• Koordinasi Lintas Kementerian: Dinas Pendidikan Aceh menjalin koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga untuk memastikan pemulihan pendidikan berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip build back better.

Pemenuhan Hak Peserta Didik dan Guru

• Beasiswa: Beasiswa bagi sekitar 90 ribu anak yatim dan piatu dari jenjang SD hingga SMA/SMK dan SLB, dengan total anggaran mencapai Rp127 miliar, ditargetkan tuntas pada akhir Oktober 2025.
• Insentif Guru: Insentif dan uang meugang guru tahun 2025 yang belum tersalurkan, dengan total dana pendidikan yang akan dicairkan hampir Rp200 miliar, segera disalurkan setelah APBA Perubahan dan DIPA selesai.

Penanganan Masalah Kepala Sekolah Definitif

• Seleksi Ketat: Seleksi kepala sekolah definitif dilakukan dengan syarat yang tidak bisa dinegosiasikan, seperti sertifikat calon kepala sekolah (Cakep) atau Guru Penggerak, serta pangkat minimal III/C.
• Target Tegas: Target tegas ditetapkan bahwa seluruh kepala sekolah definitif dilantik pada November 2025, dengan sekitar 300 kepala sekolah, termasuk yang mengalami pergeseran jabatan, diproyeksikan dilantik.

Murthalamuddin percaya bahwa pendidikan adalah warisan paling panjang. Gedung bisa runtuh, jabatan bisa berganti, tetapi dampak kebijakan pendidikan akan tinggal puluhan tahun ke depan. Dengan kerja cepat dan terukur, serta ketegasan yang tenang, Murthalamuddin memastikan bahwa setiap anak di Aceh, di tengah luka bencana, tetap berhak kembali ke sekolah dengan harapan baru.