Kepala Bidang Perkebunan Aceh Utara menuduh BPN sebagai 'mafia pertanahan'. Pernyataan ini menimbulkan kekhawatiran masyarakat terkait praktik ilegal dalam pengelolaan tanah. Isu ini relevan dengan otonomi khusus Aceh dan kebijakan pemerintah daerah. Masyarakat perlu memantau perkembangan lebih lanjut untuk memastikan transparansi.