News
Pemerintah Percepat Huntara dan Huntap untuk 7 Kabupaten Aceh Terdampak Bencana
30 Desember 2025 20:06
Pemerintah pusat dan daerah sepakat mempercepat pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana di Aceh. Kesepakatan ini diambil dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Bencana yang digelar di Banda Aceh. Fokus utama pemulihan adalah 7 kabupaten, dengan Aceh Tamiang sebagai daerah dengan dampak terberat.
Anggaran pemulihan pascabencana secara keseluruhan mencapai Rp 59,35 triliun, dengan rincian Rp 33 triliun untuk Aceh. Prioritas saat ini adalah pembersihan dan pemulihan akses, terutama di daerah terpencil sebagai penghubung antar desa, sambil menghidupkan kembali roda pemerintahan dan ekonomi.
Poin-Poin Penting
- 7 Kabupaten Fokus Pemulihan: Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Gayo Lues, Aceh Tengah, Bener Meriah, dan sebagian wilayah lainnya.
- Anggaran Pemulihan: Rp 59,35 triliun dengan rincian Rp 33 triliun untuk Aceh.
- Pendataan Kerusakan: BNPB diminta memimpin proses pendataan agar data yang digunakan benar-benar valid.
- Relokasi Desa: Desa-desa yang hilang akibat banjir direncanakan akan direlokasi ke lokasi yang dinilai aman dan layak.
- Posko DPR RI: DPR RI akan membuka posko di Aceh untuk memastikan koordinasi dan percepatan pemulihan berjalan optimal.
Targetnya, warga maksimal tiga bulan tinggal di hunian sementara sambil menunggu pembangunan hunian tetap. Pendataan kerusakan rumah yang terbagi dalam kategori berat, sedang, dan ringan menjadi kunci utama percepatan pemulihan.
Dampak Jangka Panjang
Pemulihan pascabencana diharapkan dapat menghidupkan kembali roda pemerintahan dan ekonomi di daerah terdampak. Selain itu, penguatan perlindungan sosial dan kejelasan skema pendanaan menjadi fokus utama untuk memastikan proses pemulihan berjalan tepat sasaran.
Koordinasi dan Langkah Konkrit
Rapat ini diharapkan dapat melahirkan langkah konkret dalam pemulihan infrastruktur, terutama penyediaan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah akan terus dilakukan untuk memastikan pemulihan berjalan optimal.
