Pemerintah Kabupaten Aceh Timur bergerak cepat dalam penanganan pengungsi pascabanjir. Langkah terbaru, Pemkab telah merampungkan pemetaan lokasi Hunian Sementara (Huntara) dan menyerahkan data warga terdampak kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky, menegaskan bahwa percepatan ini merupakan prioritas utama mengingat urgensi waktu yang semakin mendesak. "Hunian sementara ini harus segera dibangun, apalagi bulan Ramadhan akan tiba pada Februari 2026 mendatang," ujar Iskandar.

Data Huntara dan Warga Terdampak

• 3.360 KK memilih Huntara komunal
• 478 KK memilih Dana Tunggu Hunian (DTH)
• 23.025 unit rumah rusak akibat banjir, dengan rincian:
  • 14.341 unit rusak ringan
  • 4.846 unit rusak sedang
  • 3.838 unit rusak berat

Lokasi Huntara Komunal

Pemkab telah menetapkan sejumlah titik strategis untuk pembangunan Huntara komunal, di antaranya:

• Kecamatan Madat: Desa Paya Naden
• Kecamatan Julok: Desa Seumatang
• Kecamatan Pante Bidari: Desa Pante Labu, Pante Rambong, Pante Panah, Paya Demam Dua, dan Grong-Grong
• Kecamatan Simpang Ulim: Desa Blang Pie dan Desa Arakundo
• Kecamatan Peureulak Timur: Desa Seneubok Lapang
• Kecamatan Serbajadi: Desa Karang Kuda, Pekan Lokop, Jerni, dan Jering
• Kecamatan Simpang Jernih: Desa Alur Merbo, Tampur Paloh, Batu Sumbang, dan Ranto Panjang
• Kecamatan Idi Rayeuk: Lahan pemerintah di belakang kantor camat setempat

Dengan penyerahan data ini, Pemkab Aceh Timur berharap BNPB dapat segera merealisasikan pembangunan fisik Huntara agar warga dapat menjalani ibadah di bulan suci Ramadhan dengan kondisi tempat tinggal yang lebih layak dan stabil.

Dampak Banjir

Banjir besar beberapa waktu lalu tercatat sangat signifikan, dengan total rumah yang mengalami kerusakan mencapai puluhan ribu unit. Pemkab Aceh Timur terus berupaya untuk memulihkan kondisi warga terdampak dan memastikan kebutuhan dasar mereka terpenuhi.

Skema Bantuan Hunian

Masyarakat diberikan pilihan sesuai kebutuhan mereka. Sebagian besar warga memilih Huntara komunal, sementara sebagian lainnya memilih skema Dana Tunggu Hunian (DTH). Pemkab berharap dengan adanya Huntara, warga dapat segera kembali beraktivitas dan memulihkan kehidupan mereka pascabanjir.