Kejaksaan Negeri Aceh Besar menerima tahap II perkara korupsi dana gampong Seurapong. Tersangka AB, penjabat keuchik, diduga melakukan penyimpangan dana APBG 2020-2021.

Penyidikan mengungkap pengeluaran tidak bertanggung jawab dan belanja fiktif yang merugikan keuangan negara.

Detail Perkara

• Tersangka: AB (40), penjabat keuchik Gampong Seurapong
• Dugaan Tindak Pidana: Penyimpangan pengelolaan Dana Desa/APBG
• Kerugian Negara: Pengeluaran tidak bertanggung jawab dan belanja fiktif
• Penahanan: 20 hari di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Banda Aceh

Komitmen Penegakan Hukum

Kejaksaan Negeri Aceh Besar menegaskan komitmen untuk menegakkan hukum secara profesional, transparan, dan berkeadilan dalam pemberantasan korupsi di Aceh Besar.

Dampak Jangka Panjang

• Kepercayaan Masyarakat: Kasus ini dapat mempengaruhi kepercayaan warga terhadap pengelolaan dana desa
• Pencegahan Korupsi: Penegakan hukum yang tegas diharapkan dapat mencegah tindak pidana serupa di masa depan
• Transparansi Pengelolaan Dana: Pentingnya pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan keuangan gampong

Nilai Edukasi

• Pentingnya Pengawasan: Masyarakat diajak untuk lebih aktif dalam mengawasi pengelolaan dana desa
• Hukum dan Keadilan: Proses hukum yang transparan dan adil menjadi contoh bagi penegakan hukum di Aceh
• Dampak Korupsi: Korupsi dapat merugikan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, terutama di tingkat desa

Kejaksaan Negeri Aceh Besar terus berupaya untuk menegakkan hukum dan memberantas korupsi di wilayahnya, demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berkeadilan.

Fakta Penting

• Dana APBG: Dana yang dikelola oleh gampong untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat
• Tim PPKG: Tim Pelaksana Pengelola Keuangan Gampong yang seharusnya terlibat dalam pengelolaan dana
• Undang-Undang Korupsi: Tersangka disangkakan melanggar UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP

Kesimpulan

Kasus korupsi dana gampong Seurapong ini menjadi perhatian serius bagi masyarakat Aceh Besar. Penegakan hukum yang tegas dan transparan diharapkan dapat mencegah tindak pidana serupa di masa depan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa.