Kepala Staf Presiden (KSP), Muhammad Qodari, meninjau langsung dampak banjir di pedalaman Kabupaten Aceh Timur, Rabu, 14 Januari 2025. Kunjungan kerja tersebut dipusatkan di Gampong Bunin, Kecamatan Lokop, lokasi paling parah banjir. KSP disambut Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky, bersama Kapolda Aceh. Rombongan tiba di Kecamatan Serbajadi menggunakan helikopter, sebelum melanjutkan peninjauan ke sejumlah titik terdampak banjir.

Selama lebih dari dua jam, Qodari didampingi Bupati dan Kapolda Aceh menyusuri lokasi-lokasi terdampak serta berdialog langsung dengan masyarakat. Bupati Al-Farlaky menyampaikan berbagai persoalan strategis pascabanjir yang dihadapi masyarakat Aceh Timur, termasuk status lahan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang saat ini dimanfaatkan untuk pembangunan hunian sementara (huntara).

Permasalahan Utama Pascabanjir

• Hunian Tetap: Bupati meminta dukungan pemerintah pusat agar status lahan tersebut memperoleh kejelasan hukum, sekaligus mendukung rencana pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
• Jalan Nasional: Bupati mendorong pemerintah pusat mengalihkan status jalan Peureulak–Blangkejeren menjadi jalan nasional. Menurutnya, ruas jalan tersebut merupakan akses vital penghubung Aceh Timur dan Kabupaten Gayo Lues yang saat ini berstatus jalan provinsi dan mengalami kerusakan parah akibat banjir.
• Infrastruktur Rusak: Di kawasan terdampak terparah, seperti Kecamatan Lokop, Simpang Jernih, dan Pante Bidari, hampir seluruh infrastruktur rusak berat, mulai dari sekolah, masjid, hingga kantor pemerintahan kecamatan. Bahkan, sejumlah fasilitas dilaporkan hilang akibat terjangan banjir.

Solusi dan Janji Pemulihan

• Air Bersih: KSP Muhammad Qodari meresmikan secara simbolis pengoperasian water purifier Aqualux sebagai penyedia air minum bagi masyarakat terdampak banjir. Menurut Qodari, ketersediaan air minum higienis menjadi salah satu kebutuhan paling mendesak berdasarkan laporan yang diterimanya.
• Koordinasi Pemulihan: Qodari memastikan seluruh persoalan yang ditemui dan disampaikan di Aceh Timur akan dibahas dalam rapat besar Satuan Tugas Pemulihan bersama Menteri Dalam Negeri pada Kamis mendatang. Ia menambahkan, koordinasi terus dilakukan bersama Kapolda Aceh dan seluruh pihak terkait untuk memastikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak.