Kepala UPTD Keluarga Berencana (KB) Kecamatan Jangka, Bireuen, Rahmatina, diduga mengutip uang dari kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD). Pengutipan tersebut disebut dilakukan setiap akhir tahun dengan dalih "uang seikhlas hati".

Seorang kader KB gampong yang meminta identitasnya dirahasiakan mengatakan, permintaan tersebut disampaikan langsung oleh Rahmatina tanpa melalui asosiasi kader. Para kader diminta menyerahkan uang secara langsung dalam amplop tertutup.

Praktik Pengutipan Uang

• Honor kader KB: Rp 150 ribu per bulan, diamprah setiap sepuluh bulan dengan total Rp 1,5 juta.
• Pengutipan uang: Para kader diminta menyisihkan sebagian honor untuk diserahkan kepada Kepala UPTD KB.
• Durasi praktik: Praktik pengutipan bukan kali pertama terjadi, telah berlangsung selama beberapa tahun.

Tanggapan Kepala UPTD KB

• Peruntukan dana: Rahmatina menyatakan uang tersebut digunakan untuk biaya administrasi, seperti fotokopi dan materai dalam proses pengamprahan honor kader.
• Besar uang: Besaran uang yang diberikan kader bervariasi, mulai dari Rp 5 ribu hingga Rp 100 ribu.
• Rencana donasi: Dana tersebut rencananya akan disalurkan untuk membantu korban banjir.

Dampak dan Pertanyaan

• Pertanyaan kader: Para kader mempertanyakan peruntukan dana tersebut, terlebih Rahmatina merupakan aparatur sipil negara (ASN).
• Jumlah kader: Di Kecamatan Jangka terdapat 46 desa, masing-masing memiliki dua orang kader KB.
• Tanggapan Rahmatina: Ia menegaskan tidak ada kewajiban bagi kader untuk memberikan uang dan menyatakan pemberian uang bersifat sukarela.

Konteks Lokal

• Wilayah: Kecamatan Jangka, Bireuen, Aceh.
• Subjek dampak: Kader KB desa yang menerima honor minimal.
• Urgensi: Praktik pengutipan uang yang telah berlangsung selama beberapa tahun dan menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan akuntabilitas.

Kesimpulan

Praktik pengutipan uang dari kader KB desa oleh Kepala UPTD KB Kecamatan Jangka, Bireuen, menimbulkan pertanyaan tentang peruntukan dana dan transparansi. Meskipun Rahmatina menyatakan uang tersebut digunakan untuk biaya administrasi dan rencananya akan disalurkan untuk membantu korban banjir, praktik ini perlu ditinjau lebih lanjut untuk memastikan akuntabilitas dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.